Edhy Prabowo: Perpres TKA Ini Pengkhianatan Negara kepada Rakyatnya

TRIBUNWOW.COM - Ketua Fraksi DPR-RI Partai Gerindra Edhy Prabowo angkat bicara mengenai isu tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut tampak dari unggahan akun Twitter Partai Gerindra pada Kamis (26/4/2018).

Menurut Edhy Prabowo, Perpres TKA yang disahkan oleh Jokowi itu adalah bentuk dari pengkhianatan negara terhadap rakyat.

Edhy mengatakan apabila pemerintah harus fokus memikirkan pertumbuhan angka kerja.

Edhy Prabowo setuju jika investasi itu adalah hal yang penting, namun apakah itu sepadan dengan akibatnya pada rakyat yang tidak bisa menikmatinya?

• Takut Gak Nyambung, Bukan Rizal Ramli, Rustam Ibrahim Sebut 2 Orang Ini Cocok Debat vs Sri Mulyani

@Gerindra: Perpres TKA ini sbg salah satu pengkhianatan negara kpd rakyatnya.

Pemerintah harusnya fokus memikirkan pertumbuhan angkatan kerja yg setiap tahun meningkat.

Investasi itu penting, namun apa manfaatnya jika rakyat hanya jadi penonton & mendapatkan imbas negatif? - @Edhy_Prabowo

Partai Gerindra pun menyatakan jika pihaknya mendukung pembentukan Pansus Perpres TKA ini.

Menurut Edhy Prabowo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menjadi alat kontrol jalannya pemerintahan.

Terutama terkait kewajiban pemerintah dalam melindungi rakyat.

Apabila terdapat kebijakan yang melenceng dari UUD 1945, maka DPR wajib bergerak.

• Andi Arief: Belum Terbayang Jalan Apa yang Ditempuh Pak Jokowi, Apakah Akan Terpaksa Ingkari janji?

Edhy Prabowo juga mengungkapkan saat ini keberpihakan DPR terhadap rakyat sedang diuji melalui Perpres TKA ini.

"DPR bukan hanya sebagai lambang atau simbol semata, tetapi harus menjadi alat untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya melindungi rakyat.

Jika ada kebijakan yang dinilai melenveng dari amanat Pancasila dan UUD 1945, kita wajib bergerak.

Ini saatnya DPR diuji keberpihakannya ke mana?

Ke rakyat atau ke pihak asing?

Perpres TKA ini urgent dan menyangkut hajat hidup rakyat," kata Edhy.

• Ferdinand Hutahaean: Presiden Jokowi Saya Duga Cuma Sedang Bermain Retorika, Tak Berani Debat

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman merilis data temuan lapangan mereka terkait TKA yang ada di Indonesia.

Menurut Ombudsman, TKA kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar, bahkan sopir.

Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia dan mendapat gaji 3 kali lipat lebih besar dari pekerja lokal.

Temuan itu berbeda dengan data pemerintah yang mengklaim jika TKA adalah para ahli dan profesional.

• Ombudsman Beberkan Temuan soal TKA, Buruh Kasar hingga Gaji 3 Kali Lipat, Sejumlah Tokoh Buka Suara

Sementara itu, pihak pemerintah menjelaskan apabila Perpes ini merupakan upaya perbaikan untuk meningkatkan lapangan kerja.

Yakni melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Hanif Dhakiri mengatakan jika investasi sangat penting bagi Indonesia, karena negara ini tak bisa hanya mengandalkan APBN.

"Perpres 20/2018 tujuan utamanya menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik melalui investasi.

Investasi itu sangat penting karena kita tidak bisa membangun hanya mengandalkan APBN saja," kata Hanif, dikutip akun Twitter Kementerian BUMN.

Perpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah, penyederhanaan prosedur perizinan TKA, mendukung kemudahan berbisnis, mendukung pertumbuhan investasi, hingga menciptakan lapangan kerja.

• Tanggapi Omongan Denny Siregar, Kadiv Advokasi Demokrat: Kurang Pengetahuan, Nalarnya Pendek

Akun Kementerian BUMN juga membandingkan peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berbisnis.

Peringkat ini naik, dari 106 di tahun 2016 menjadi 72 di tahun 2018.

Indonesia menjadi negara dengan peringat 6 di ASEAN, sangat jauh dibandingkan dengan Singapura yang menempati posisi ke-2 dan Malaysia yang ada di urutan ke 24.

Tak tanya itu, tren pertumbuhan ekonomi juga naik, dari 612,8 triliun pada tahun 2016 menjadi 692,8 triliun pada tahun 2017. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Jawaban Yusril Saat Ditanya Menaker Hanif Dhakiri, Apa Saat Abang Menteri Gak Ada TKA di Indonesia?