Soal Prostitusi Kalibata City, 550 Warga Tuntut Pengelola Diganti

TRIBUNWOW.COM - Sindikat prostitusi di Kalibata City kembali terungkap dan tertangkap.

Hal tersebut diakui akhirnya membuat warga yang tinggal di daerah Kalibata City mengaku resah.

Menurut mereka, kasus prostitusi itu telah terjadi sejak lama dan tidak pernah bergenti.

Penangkapan tersebut telah terjadi beberapa kali, jika ada penangkapan, maka prostitusi akan sepi.

Akan tetapi, akan muncul kembali selang beberapa waktu.

Sejumlah warga bahkan telah melakukan penyisiran dan mengatakan jika prostitusi yang tertangkap hanya yang sedang sial saja.

Semnetara lainnya masih banyak yang tetap beroperasi di lebih dari 13.000 unit di Kalibata City.

• Kadiv Advokasi Demokrat: Dokter Terawan Rendah Hati, Baik, Jauh Lebih Beretika dari Orang-orang MKEK

Menurut mereka, pengelola seperti tidak punya kuasa untuk melakukan pengawasan, dengan alasan penjagaan privasi.

Tak hanya itu, pihak-pihak di luar Kalibata City juga telah menentang keras prostitusi tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta telah memerintahkan agar pengawasan terkait hal ini semakin diperketat.

Abraham Lunggana atau kerap disapa Haji Lulung juga telah menyatakan untuk melakukan pergantian pengelola.

Namun, hal itu tetap saja terjadi.

Warga yang gerah dan resah akan ketidakmampuan pengelola akhirnya bergerak.

Dengan membuat petisi yang kemudian beredar di aplikasi pesan WhatsApp.

Petisi tersebutu telah menghimpun lebih dari 550 warga yang menyatakan ingin pengelola diganti.

• Disinggung soal Ramalan dengan Data Usang, Mahfud MD: yang Langsung Pakai Ya Bodoh Juga

“Warga membuat petisi ini karena sudah muak dengan pengelola. Kasus prostitusi kami rasakan banyak di Kalibata City, yang tertangkap itu hanya beberapa saja. Tapi ini tidak pernah terselesaikan,” kata Reynald, seorang warga dari tower Herbras.

“Kami berinisiatif untuk membentuk RT/RW di Kalibata City sebagai upaya untuk mengatasi persoalan prostitusi ini, tetapi pengelola justru menghambat. Ini kan aneh. Warga berupaya untuk kebaikan, tapi justru dihalangi,” imbuh Reynald.

Tak hanya beredar di Whatsapp, petisi  itu juga tersebar pada lembaran kertas dengan tanda tangan warga.

Isi petisi tersebut sama, yakni menuntut pengelola untuk mundur dan menuntut agar Ketua RT yang terpilih segera disahkan, serta mendukung P3SRS murni warga.

• Ruhut Sitompul: Dokter Terawan Dipecat Apa IDI Gak Tahu Sekarang Politisi Stress hingga Bisa Stroke?

“Karena protes pengelola, pihak kelurahan dan Biro Tapem DKI jadi ragu-ragu untuk mengesahkan RT yang sudah terpilih dari warga. Padahal ini adalah hak warga. Petisi ini adalah agar Ketua RT segera disahkan sehingga mereka bisa segera bekerja membentuk lingkungan yang aman, tertib, nyaman dan tentram,” kata Sandi Edison, ketua Komunitas Warga Kalibata City.

“Komunitas Warga Kalibata City telah berupaya membentuk RT/RW ini sejak 2015, tetapi berkali-kali dihalangi. Dan akibatnya kondisi makin buruk. Kami tidak mau mundur lagi,” tambah Edison.

Sementara itu ketua P3SRS murni warga, Ade Tedjo Sukmono memberikan tambahan seperti berikut:

“Pengelola memprotes RT/RW ke biro Tapem dengan mendasarkan surat dari P3SRS yang mereka bentuk. Padahal P3SRS di Kalibata City belum ada yang disahkan oleh Gubernur, jadi tidak bisa mengambil langkah hukum.

• Tanggapi Omongan Tsamara Amany, Ferdinand Hutahaean: Jangan Banyak Komen, Kasian Nanti Diolok-olok

Kami berharap biro Tapem DKI menolak protes dari P3SRS Pengelola, karena jika protes itu diterima maka sama artinya biro Tapem mengakui keabsahan P3SRS Pengelola sebelum Gubernur mengakuinya.

Apa Biro Tapem lebih tinggi wewenangnya daripada Gubernur?

Selain itu, bagi oknum-oknum warga yang duduk di P3SRS Pengelola, kami berharap segera insyaf dan berhenti berkongkalikong dengan Pengelola untuk menzolimi warga. Lebih baik kita semua bersatu untuk menciptakan Kalibata City yang aman, tertib, tentram, dan nyaman.” (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Foto-Video Teluk Balikpapan Pasca Minyak Pertamina Tumpah, Korban Tewas hingga Kondisi Terkini