Rustam Ibrahim: Mantan Pejabat dari Orde Baru Tidak Punya Legitimasi Moral Apapun untuk Kritik Utang

TRIBUNWOW.COM - Permasalahan mengenai utang negara akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat dibicarakan.

Beberapa pihak menggulirkan isu bahwa utang Indonesia kian hari makin besar seperti layaknya bola salju.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara.

Sri Mulyani juga menilai bahwa pembahasan soal utang ini terlampau berlebihan seolah mengesankan jika Indonesia sedang dalam kondisi kritis.

Hal ini ia sampaikan pada saat menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional #8 "Indonesia Maju", Minggu (11/03/2018).

"Orang hanya melihat berdasarkan angka untuk memprovokasi masyarakat. Padahal kita sangat transparan dalam hal anggaran," papar Sri Mulyani di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain Sri Mulyani, perihal utang juga menjadi sorotan oleh Direktur LP3ES sekaligus Board of Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Rustam Ibrahim.

BACA  Trending! Perseteruan Lucinta Luna dengan Nikita Mirzani Terekam Kamera

Dilansir Tribunwow.com dari akun Twitter @Rustam Ibrahim, dirinya mengatakan:

"Bagi saya mantan pejabat dan pengusaha sukses/kaya raya dari era Orde Baru tidak punya legitimasi moral apapun untuk mengkritik utang.

Mereka adalah orang2 yang menikmati kue ekonomi yang tumbuh dari hasil utang Soeharto.

Apalagi yang menikmati 30% anggaran dikorupsi setiap tahun".

Dikabarkan sebelumnya, perihal utang banyak disoroti oleh politisi-politisi Partai Gerindra.

Partai Gerindra juga pernah menyampaikan sebuah catatan yang mereka anggap penting terkait utang luar negeri Indonesia.

Menurut Gerindra, utang negara yang semakin melonjak jutsru akan membebani rakyat.

BACA JUGA  Kumpulan Ucapan Selamat Paskah hingga Perasaan Ibu yang Anaknya Mengalami Mutasi Gen

Partai Gerindra pun membeberkan sejumlah data dan analisis terkait apa yang mereka sampaikan, seperti berikut ini.

@Gerindra: Rakyat Indonesia dikejutkan dengan besarnya utang Pemerintah yang mencapai Rp4.034,8 triliun per Februari 2018.

Meski tim ekonomi @jokowi tenang-tenang saja, partai Gerindra memiliki sejumlah catatan. penting.

@Gerindra: Anggota @DPR_RI partai Gerindra @HeriGunawan88 menyampaikan, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2017 mencapai US$352,2 miliar, atau tumbuh 10,1% year on year.

Dengan asumsi kurs Rp13.500 per US$, maka utang tersebut setara dengan Rp 4.752 triliun.
Cukup besar kan.

@Gerindra: Lalu apa dampaknya bagi perekonomian nasional dan anggaran (APBN)?
Para menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja @jokowi boleh saja menyebut efeknya kecil. @KemenkeuRI

@Gerindra: Patut kita sadarii, jika dilihat lebih jauh, peningkatan utang luar negeri (ULN) tersebut didorong oleh kenaikan utang publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar 14% (yoy) dari 2016 menjadi US$180,662 miliar.

@Gerindra: Sementara utang swasta, atau korporasi, baik bank maupun non-bank, hanya naik 6% menjadi US$171,62 miliar.

Kenaikan utang ini, tidak lepas dari kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang 'kejar tayang'.

@Gerindra: Kenaikan utang tersebut, sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional, dan lambat laun tentunya akan mengganggu daya dukung APBN. @KemenkeuRI

@Gerindra: Utang sudah pasti menjadi beban APBN.

Lebih-lebih setelah berakhirnya Program Pengampunan Pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target.

Pemerintah rasanya akan makin sulit merealisasikan Penerimaan Negara yang lebih baik. @jokowi @KemenkeuRI

@Gerindra: Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar.

Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN berjangka panjang.

Tahun ini, beban cicilan utang diperkirakan mencapai Rp 390 triliun.

Tahun depan, diperkirakan naik lagi di kisaran Rp 420 triliun.

@Gerindra: Apakah ini tidak membani APBN @jokowi @KemenkeuRI !?

Ya, jelas memengaruhi! Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, sejauh ini masih belum bisa dipecahkan.

@Gerindra: Partai Gerindra di @DPR_RI melalui @HeriGunawan88 sudah berkali-kali mengingatkan mengatakan bahwa @jokowi tidak boleh terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman itu.

Kalau dilihat dari trennya, rasio utang terus mengalami kenaikan.

BACA JUGA  Ucapkan Selamat Hari Film Nasional, Mbah Mijan Akui Film Ini sebagai Film Horor yang Paling Berkesan

@Gerindra: Tahun 2014, rasio utang sebesar 24,7%, naik tajam pada 2015 menjadi 27,4%.
Kemudian mendaki lagi menjadi 27,9% pada 2016.

Setahun berikutnya naik menjadi 28,2%.

Tahun ini, rasio utang diperkirakan merangkak naik di angka 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). @KemenkeuRI

@Gerindra: Untuk diketahui, lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari pajak.
Celakanya, realisasi pajak acapkali melenceng dari rencana.

Tahun 2015, realisasinya hanya Rp1.285 triliun atau ..

@Gerindra: melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun.

Pada 2016 juga melenceng dari target APBN-P 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.

@Gerindra: Banyak kalangan tersihir bahwa pemerintahan @jokowi jor-joran membangun infrastruktur.

Mulai jalan, waduk, kereta api, dan masih banyak lagi.

Seolah-olah, pembangunan infrastruktur menjadi harga mati.

@Gerindra: Suka atau tidak, lanjutnya, @jokowi harus mengaakui bahwa masih ada 27 juta rakyat Indonesia yang hidup miskin.

Angka ketimpangan ekonomi masih bertengger di kisaran 0,39.

Serta daya beli belum beranjak dari angka 4,9%. @KemenkeuRI

@Gerindra: Inilah yang disebut Paradoks Indonesia.

Berbangga diri dengan proyek infrastruktur ambisus, yang seolah kejar tayang di saat saudara-saudara kita masih ada yang tersisih.

@Gerindra: Di mana-mana @jokowi bicara tentang proyek infastruktur yang ambisius.

Tensinya makin kentara di tahun poltik ini.

Mungkin hanya segelintir pihak yang sadar bahwa megahnya proyek infrastruktur dibiayai dari utang.

@Gerindra: jadi sekali lagi, partai Gerindra mengingatkan, agar Pemerintah juga sadar.

Tidak elok jika ada yang gembar-gembor infrastruktur kalau akhirnya sumbernya dari utang yang akan menjadi beban rakyat dalam jangka panjang. @jokowi. (TribunWow/Dian Naren)