Fahri Hamzah: Andai Saya Jadi Ketua KPK, Hal yang Pertama Saya Lakukan Adalah Lapor Presiden

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dikenal sangat vokal dalam menyuarakan kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Topik ini lah yang ditanyakan saat dirinya menjadi bintang tamu dalam program acara Q&A yang ditayangkan dalam salah satu televisi swasta, Rabu (21/3/2018).

"Gimana kalo Pak Fahri jadi Ketua KPK nanti?", tanya salah seorang panelis.

Menjawab pertanyaan tersebut, Fahri mengatakan,"Jika saya menjadi Ketua KPK, yang pertama saya lakukan adalah saya lapor kepada Presiden.

'Bapak, ini pekerjaan saya sudah segini. Sebetulnya dengan cara yang seperti ini, sistemnya sudah terbangun pak. Dan saya mengusulkan KPK dilebur dengan Ombudsman dan Komnas HAM.

Kita jadikan dia sebagai lembaga komplain. Sehingga seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada penegakan hukum terhadap pelayanan publik.

Karena itu, maka KPK bubarkan saja, gabungkan dengan yang lain", tuturnya.

BACA  Tepis Omongan Sekjen PDI-P soal Pramono & Puan Tak Terlibat, Kadiv Advokasi Demokrat: Nalar Jongkok

Menepis pernyataan tersebut, seorang panelis mengatakan,"Tapi umumnya rakyat percaya KPK daripada DPR".

"Percaya pada kebenaran saya. Sebab di depan Tuhan saya tidak didukung (diintervensi) oleh rakyat. Di depan Tuhan hanya ada ini (sembari menunjuk ke dada). Saya tidak peduli dengan orang", ujar Fahri Hamzah.

BACA  Pramono Anung Dikabarkan Terima Dana dari Proyek e-KTP, Kadiv Advokasi Demokrat: Sangat Wajar

Dikabarkan sebelumnya, Fahri Hamzah pernah mengutarakan bagaimana cara pemberantasan korupsi yang benar.

Fahri Hamzah menjawab,"Jadi gini ya, falsafahnya dulu.

Demokrasi ini kita bela karena kita mau keluar dari alam otoriterianisme yang korup.

Kenapa alam otoritarianisme ini korup?

Karena dia adalah single power yang sangat kuat.

Ya ada sih partai, tapi kan pura-pura aja.

Pada dasarnya kekuasaan itu satu, lalu kekuasaan itu mengurung diri", ujar Fahri.

BACA  Heboh Ucapan Prabowo soal Indonesia Bubar di Tahun 2030, Begini Penerawangan Mbah Mijan

Fahri Hamzah lantas memberikan penjelasan dengan sebuah gambaran.

"Dia terturtup, tumbuh dalam ruang gelap. Kita migrasi ini ke demokrasi karena kita mau buka ini.

Begitu ini dibuka setransparan mungkin, sekarang siapa yang buat negara kita anti korupsi.

Yang membuat kita anti korupsi ya demokrasi. Migrasi dari otoriter ke demokrasi ini yang menjadi kita anti korupsi.

Makanya kalau mau anti korupsi, perkuat lembaga inti", ujarnya.

Menambahkan, Fahri mengatakan jika untuk menanggulangi korupsi tidak hanya dari satu lembaga saja, namun banyak lembaga dan melakukan pembersihan dari dalam.

"Polisi bikin transparan, jaksa juga, otomatis yang korupsi-korupsi akan hilang sendirinya.

KPK itu adalah trigger (pemantik). Dalam UU No.30 Tahun 2002 disebutnya hanya sebagai trigger mecanism", ujarnya menutup. (TribunWow/Dian Naren)