Kritisi Sistem di Indonesia, Zulkifli Hasan: Kalau Gini Terus, Habis Orang-orang Baik di Tanah Air

TRIBUNWOW.COM - Banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi membuat Ketua MPR, Zulkifli Hasan angkat suara.

Menurutnya, ada sistem yang keliru di Indonesia yang harus segera dibenahi hingga membuat berjamurnya kasus korupsi.

"Bayangkan sudah ada 20 gubernur jadi tersangka ada 300 lebih Bupati, ada ratusan anggota DPR. Apa itu sesungguhnya yang terjadi. Saya kira ada sistem kita yang kurang pas yang harus kita kaji kembali," ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada semua elemen untuk duduk bersama demi mencari solusi agar sistem politik Indonesia tidak terlalu mahal.

"Saya kira kita harus duduk bersama ini harus kita benerin. Demokrasi kita yang mahal ini bagaimana coba jalan keluarnya. Gaji Bupati itu 6,6 juta, teman-teman tahu murahnya jadi Bupati, gimana bikin spanduk, bikin iklan, bayar saksi," ujarnya.

BACA  SBY Sebut Lakukan Blusukan Lebih Dulu dari Jokowi, Nadirsyah Hosen: Tidak Berarti Lebih Berkualitas

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mencontohkan dengan biaya politik yang pada saat Pilkada Jabar.

"Contohnya itu ya kalau Gubernur Jabar itu kalau nggak salah saksinya saja Rp 80 ribu, kalau untuk melatih dan membayar Rp 200 saja, Rp 160 miliar, bagaimana nggak mahal itu. Gimana jalan keluarnya", ujarnya menambahkan.

Dirinya juga mengkhawatirkan hal ini di masa mendatang.

"Kalau sistem kita gini-gini terus, habis orang-orang baik di Tanah Air kita", ujarnya.

Lihat videonya di bawah ini.

BACA  Kritisi Impor Beras, Muhammadiyah Adakan Rembug Tani Berkemajuan

Dikabarkan sebelumnya, Zulkifli Hasan menegaskan partainya akan memberikan bantuan hukum untuk Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Diketahui Zumi Zola sedang terkait dengan perkara kasus suap APBD Provinsi Jambi.

Status hukum Zumi Zola di kasus APBD pun akan segera diumumkan KPK.

"Saya tahu anak itu anak baik. Dia punya karakter. Nanti kita akan beri bantuan hukum," kata Zulkifli.

Dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. (TribunWow/Dian Naren)