Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 2018, Megawati Raih Gelar Doktor Honoris Causa IPDN

TRIBUNWOW.COM - Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri meraih gelar Doktor Honoris Causa.

Pantauan TribunWow.com, gelar tersebut ia peroleh dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis (8/3/2018).

Diketahui, pada tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional.

Penganugerahan gelar pada Megawati tersebut dilakukan di Balairung Rudini dan tampah dihadiri sejumlah tokoh.

Diantaranya, Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Diketahui, pemberian gelar ini lantaran melihat peran Megawati untuk Indonesia.

Heboh: Fahri Hamzah Akan Laporkan Sohibul Iman ke Polisi Hari Ini, Mengaku Terpaksa dan Mohon Maaf

Gelar ini merupakan yang ketujuh bagi Megawati Soekarnoputri.

Kali ini, Megawati mendapat gelar untuk bidang Politik Pemerintahan.

Megawati sebelumnya telah menerima enam Gelar Doktor Honoris Causa, diantaranya:

1. Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001).

2. Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003).

3. Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015).

4. Universitas Padjadjaran (2016).

5. Universitas Negeri Padang (2017).

6. Mokpo National University, Mokpo, Korea Selatan (2017).

Baca: Raja Juli Antoni Sebut Oposisi tak Kredibel, Partai Gerindra Angkat Bicara

Pencapaian ini kemudian menjadi trending topic di Twitter.

Sebagian memberikan ucapan selamat kepada Megawati.

@DPP_TMP: Selamat Hari Perempuan Sedunia dan Selamat Kepada Ketua Umum @PDI_Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri atas penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

@pramonoanung: Ibu Megawati Soekarnoputeri mendarat gelar Doktor Honoris Causa (DR. H.C) Politik Pemerintahan Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Doktor HC tsb merupakan Dr HC yg ke-7 utk Ibu Megawati #S3LAMATibuMEGA.

@TsamaraDKI: Selamat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang pada hari Perempuan Internasional ini mendapatkan gelar Doktor HC dari IPDN. Terus menjaga Pancasila.

@Neputik123: Selamat buat ibu Hj Megawati Soekarnoputri atas bintang anugrah Doktor Kehormatan Bidang Politik #LovebuMega... wanita Hebat.

Dalam pidato ilmiah di IPDN, Megawati menyampaikan beberapa hal, seperti dikutip dari akun Putra Nababan berikut ini.

"Dalam pidato ilmiah Megawati di IPDN hari ini, ia mengingatkan para pengambil keputusan baik di pemerintah pusat daerah, jangan membuat keputusan politik yang hanya mempertimbangkan teknis administratif, yg malah membuat jarak dengan rakyat.

Baca: Wanita Cerita Tanahnya Mendadak Berisi 13 Kuburan, Hotman Paris: Tergugat Siapa? Para Hantu?

Megawati mengatakan, jangan hanya menghitung untung rugi dari sisi budget sesaat.

Keputusan politik tidak boleh diambil hanya mempertimbangkan aspek finansial kas negara belaka.

Megawati menyayangkan terbitnya aturan Menteri yang mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti, dari usia 65 tahun, menjadi 60 tahun.

Padahal menurutnya, bangsa ini sangat kekurangan peneliti.

Dari awal, Megawati telah memberi saran kepada MenPAN-RB, agar membuat kajian pemetaan aparatur negara.

Reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana aparatur yang dipangkas, dipertahankan, dan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan.

Lebih lanjut, Megawati berpendapat, tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali.

Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun Science Based Policy.

Megawati juga menekankan persoalan reformasi birokrasi.

Menurutnya, hal itu juga berkaitan dengan upaya membangun tatanan pemerintahan yang tidak sentralistik.

Karena itu, pada saat Megawati menjadi presiden, diputuskan untuk dijalankannya politik desentralisasi, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca: Kadiv Advokasi Demokrat Sebut Sekjen PSI Raja Juli Antoni Tidak Beradab Baik dan Butuh Psikiater

Catatan pentingnya, desentralisasi yang ditandai dengan dijalankannya sistem otonomi daerah tersebut harus tetap berada dalam koridor NKRI yang berideologi Pancasila.

Otonomi daerah yang dimaksud Megawati adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan rakyat kepada pemerintah.

Politik desentralisasi dalam bingkai NKRI yang berideologi Pancasila, sebenarnya telah dirintis oleh Proklamator, sekaligus Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno.

Menurut Bung Karno, suatu wilayah dapat dinyatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika telah memenuhi syarat tersedianya SDM yang memadai, tersedianya biaya untuk anggaran belanja, serta organisasi eksekutif daerah dan legislatif daerah yang telah tertata.

Kesemuanya itu, kata Megawati, harus dipersiapkan dengan matang dan didukung penuh oleh Pemerintah Pusat.

Sehingga, ada pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah." (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Heboh: Hajar Pelakor di Pinggir Jalan, Istri Sah di Lampung Justru Dipukuli Suami di TKP, Videonya Viral