Di Tahun 2017, New Zealand Negara Paling Bersih dari Korupsi, Bagaimana dengan Indonesia?

TRIBUNWOW.COM - Akun Twitter Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menuliskan cuitannya soal Corruption Perception Index (CPI) 2017.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @KPK_RI, yang menuliskan beberapa cuitan terkait hasil CPI, Jumat (2/3/2018).

Diketahui, CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi publik terhadap korupsi di negara-negara dunia. Indeks ini digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dari tahun ke tahun.

Indeks yang mengukur tingkat korupsi sektor publik 180 negara dan wilayah ini menggunakan skala 0 sampai 100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.

POPULER: Serahkan Diri ke BNN, Cupi Cupita Sempat Bikin Goyang Anti Narkoba

Pemerintah Indonesia juga menggunakan CPI sebagai salah satu ukuran indikator keberhasilan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai data yang dikeluarkan oleh Transparency International, diketahui bahwa tahun 2017 Selandia Baru dan Denmark menempati peringkat tertinggi dengan skor 89 dan 88.

Sedangkan Suriah, Sudan Selatan dan Somalia berada di peringkat terendah dengan skor masing-masing 14, 12 dan 9. Wilayah berkinerja terbaik adalah Eropa Barat dengan skor rata-rata 66. Wilayah dengan performa terburuk adalah Afrika Sub-Sahara dan Eropa Timur dan Asia Tengah

Sementara di Indonesia, pengukuran CPI dilakukan di 3 kota besar yang berada di bagian barat, tengah, dan timur yang dianggap paling mewakili Indonesia.

Indonesia dinilai memiliki jalan yang panjang dalam memerangi korupsi. Skor CPI Indonesia bergerak dari 32 menjadi 37 dalam lima tahun terakhir, meningkat secara keseluruhan lima poin.

Negara yang ikut dalam pengukuran CPI bertambah dari 176 negara menjadi 180 negara. Kedua hal tersebut diyakini menjadi salah satu faktor stagnannya skor CPI dan menurunnya peringkat CPI Indonesia.

VIRAL: Olla Ramlan Beberkan Kondisi Terkini Cynthia Ramlan Usai Hampir Terlindas Mobil saat Syuting

Skor CPI Indonesia pada tahun 2017 mendapatkan skor stagnan tetap di angka 37 dan peringkat yang menurun dari 90 menjadi 96, dimana skor ini merupakan kombinasi dari berbagai indeks

Secara global, skor rata-rata CPI negara-negara di dunia tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2015 yaitu berada di angka 43. Adapun skor rata-rata untuk negara-negara di Asia Pasifik adalah 44 dan di ASEAN adalah 41.

Sebanyak 106 dari 180 negara (60%) memiliki CPI di bawah rata-rata, termasuk Indonesia. Di ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-5 setelah Singapura ,Brunei Darussalam,Malaysia dan Timor Leste.

Perlu diketahui bersama bahwa KPK bukan satu-satunya penentu dalam pemeringkatan skor CPI ini. Peningkatkan skor CPI tentunya menjadi tugas bersama antara para aparat penegak hukum, DPR dan pemerintah, sebab banyak komponen yang dijadikan penilaian.

Apa saja komponen penilaian itu? Misalnya seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya

Terkait hal itu, pimpinan KPK Laode Syarif, mengungkapkan “Untuk meningkatkan CPI, banyak komposit yang bukan ranah KPK sehingga perlu disadari bahwa porsi peningkatan CPI bukan kerja KPK semata, namun juga peran pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, swasta, dan bahkan masyarakat sipil,”

Pada tahun 2017, indeks komposit dalam pengukuran CPI bertambah satu, yaitu pengukuran dari Variety of Democracy Project di mana Indonesia memperoleh score 30

Analisis hasil indeks oleh Transparency International meneliti hubungan antara tingkat korupsi, perlindungan kebebasan jurnalistik dan keterlibatan masyarakat sipil.

Ditemukan bahwa hampir semua wartawan yang terbunuh sejak 2012 terbunuh di negara-negara korup. Bahkan tak sedikit diantaranya meninggal karena meliput sebuah cerita tentang korupsi

Transparency International juga melihat hubungan antara tingkat korupsi dan kebebasan dimana organisasi kemasyarakatan dapat berkegiatan dan mempengaruhi kebijakan publik

Penelitian mengungkapkan bahwa kebanyakan negara yang memiliki skor rendah untuk kebebasan sipil juga cenderung mendapat nilai tinggi karena korupsi.

Baca : Iseng Coba Produk Tato Alis Baru, Wanita Ini Langsung Teriak ketika Pewarna Dihapus

Dengan demikian, Transparency International meminta masyarakat global untuk melakukan beberapa tindakan berikut untuk mencegah korupsi:

1. Pemerintah dan pelaku bisnis harus berbuat lebih banyak untuk mendorong kebebasan berbicara, independensi media, perbedaan pendapat politik dan keterlibatan masyarakat sipil.

2. Pemerintah harus meminimalkan peraturan media dan memastikan bahwa wartawan dapat bekerja tanpa rasa takut akan represi atau kekerasan.Selain itu, donor internasional harus mempertimbangkan kebebasan pers yg relevan dg bantuan pembangunan atau akses ke organisasi internasional

3. Masyarakat sipil dan pemerintah harus mempromosikan UU yang berfokus pada akses informasi yg nantinya akan membantu peningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Namun penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berinvestasi dalam kerangka hukum yang sesuai untuk UU tersebut, namun juga berkomitmen terhadap pelaksanaannya

4. Aktivis dan pemerintah harus memanfaatkan momentum United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengadvokasi dan mendorong reformasi di tingkat nasional dan global.

Secara khusus, pemerintah harus memastikan akses terhadap informasi dan perlindungan kebebasan fundamental dan menyelaraskan dg kesepakatan internasional

5. Pemerintah &pelaku bisnis harus proaktif mengungkapkan informasi publik yg relevan.Trms anggaran pemerintah,kepemilikan perusahaan, pengadaan publik&keuangan partai politik yg hingga masyarakat sipil yg terkena dampak dpt mengidentifikasi pola perilaku korup yg lebih efisien

Terkait hal itu, KPK mengajak seluruh masyarakat  Indonesia dan pemerintah untuk bersinergi  dalam hal pemberantasan korupsi. (TribunWow.com/Woro Seto)

Baca juga: Subuh-subuh Terbang ke Singapura, Hotman Paris: Saya Bukan Pengacara Pelakor