Fadli Zon Ungkap Biang Keladi Munculnya Kartel di Industri Pangan Serta Beri 2 Rekomendasi

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah berencana akan menggulirkan kebijakan impor beras.

Sebanyak 500.000 ton beras disebut-sebut akan berdampak pada penurunan harga gabah.

Mendengar hal ini, banyak petani yang dibuat resah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadli Zon memberi rekomendasi ke pemerintah terkait masalah tersebut.

Seperti yang dilansir Tribunwow.com dari akun Twitter @Fadlizon, Selasa (30/1/2018), dirinya mengatakan:

@fadlizon: Anjloknya harga gabah di sejumlah sentra produksi beras seharusnya segera menggerakkan pemerintah untuk menolong para petani. @kementan @hkti @DPR_RI @Gerindra

@fadlizon: Apalagi, anjloknya harga gabah petani itu salah satunya dipicu oleh pembukaan keran impor beras oleh Kementerian Perdagangan awal Januari lalu. sudah seharusnya pemerintah ikut bertanggung jawab atas potensi kerugian yg dialami petani. @hkti

@fadlizon: Seperti yg sudah kami ingatkan, impor beras menjelang panen raya Februari mendatang ini memang hanya akan merugikan para petani kita saja. @hkti @Gerindra @DPR_RI

BACA  Mengadu ke Twitter, Fahri Hamzah: Kenafa Fengikut Ane Naik Turun Seperti Ingus? Afa Salah Ane?

@fadlizon: Menurut informasi yg saya baca, baik di Sumatera maupun di Jawa, misalnya, harga gabah petani jatuh bervariasi antara Rp. 600 hingga Rp. 800 per kilogram. Semula harganya bisa Rp5.200 hingga Rp6.300, kini turun jd Rp4.400 hingga Rp5.200 saja. @hkti

@fadlizon: Di sisi lain, mulai awal tahun ini pemerintah justru akan mencabut pemberian subsidi benih yg potensial menaikan harga benih di tingkat petani. @hkti @DPR_RI @Gerindra

Fadli Zon juga menimbang beban yang diusung oleh petani yang dihitung dari sisi input dan outputnya.

Menurut Fadli, dengan perhitungannya tersebut petani terancam merugi besar.

@fadlizon: Akumulasi semua persoalan ini bs memberikan pukulan dua kali bagi petani. Di sisi input mereka kini terancam mengeluarkan ongkos lebih mahal, sementara di sisi output harga hasil produksi mereka justru jatuh. @hkti @DPR_RI @Gerindra

@fadlizon: Seperti kita ketahui, mulai tahun ini pemerintah akan mengganti sistem subsidi benih menjadi program pemberian benih gratis. Dari sisi anggaran mmg tak banyak berubah, anggarannya tetap sekitar Rp1 triliun, namun implikasinya bisa jauh berbeda. @hkti @DPR_RI

@fadlizon: Tidak akan ada lagi benih murah di pasar. Apalagi, dari sekitar 17 juta hektar lahan padi yg kita miliki, pemberian benih gratis hny akan mencakup 3 juta hektar lahan padi saja. Bisa dipastikan, kondisi ini akan membuat ongkos produksi petani melonjak. @hkti @DPR_RI

Fadli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai latar belakang adanya kartel dalam industri pangan yang telah mengubah orientasi kebijakan pemerintah dari swasembada menjadi impor pangan.

BACA  Terekam Video Seekor Tikus Mandi seperti Manusia, Apakah Mereka Semakin Pintar?

Selain itu, ketua DPR ini juga memberikan 2 rekomendasi kepada pemerintah.

Dua rekomendasi itu terkait bulog dan tugas menteri yang secara khusus menangani bidang pangan.

@fadlizon: Saya berharap pemerintah ikut menolong petani. Melalui Bulog, pemerintah seharusnya bisa membeli gabah petani pd tingkat harga komersial, agar petani kita tak kian mengalami demoralisasi ddn profesinya. @hkti @DPR_RI @Gerindra

@fadlizon: Untuk itu, saya kira pemerintah perlu untuk segera mengembalikan fungsi Bulog seperti dulu, sbg badan pangan strategis, sebelum fungsi itu dipreteli oleh IMF pada 1998. @hkti @DPR_RI @Gerindra

@fadlizon: Letter of Intent (LoI) dgn IMF pada 1998 memang telah menjadi biang keladi munculnya kartel dalam industri pangan, krn sejumlah komoditas strategis tata niaganya diserahkan pd mekanisme pasar. @hkti @Gerindra @DPR_RI

@fadlizon: Coba bayangkan, sejak itu bea impor produk pertanian baik pangan maupun non-pangan menjadi tinggal nol dan lima persen. Akibatnya, LoI telah mengubah orientasi kebijakan pemerintah dari sebelumnya berorientasi swasembada mnjd berorientasi impor pangan. @hkti

@fadlizon: Jadi, kalau mau jujur, penyebab turunnya produktivitas pertanian dan meningkatnya defisit neraca perdagangan untuk pertanian adlh kebijakan tata niaga pasca-LoI IMF itu. @hkti @Gerindra @DPR_RI

@fadlizon: Akibatnya, Bulog tak mampu lagi menjaga mekanisme pasar, harga atas, manajemen stok, dan harga dasar. Resep LoI yang dimintakan IMF kepada Indonesia menjadi gerbang pembuka rusaknya tata niaga pangan. @hkti @DPR_RI @Gerindra

BACA  Hotman Paris Beberkan Ada Sosok Artis yang Alami Pelecehan Seksual oleh Dokter Kandungan

@fadlizon: Jika pemerintah memang benar-benar serius ingin berswasembada pangan, seharusnya mereka segera merevitalisasi fungsi Bulog. Bila perlu, pemerintah juga mengaktifkan kembali Menteri Negara Urusan Pangan. @hkti @Gerindra @DPR_RI

@fadlizon: Sebab, selama ini Kementerian Pertanian posisinya sangat tanggung, karena semua urusan tata niaga pangan dipegang oleh Kementerian Perdagangan. @hkti @DPR_RI @Gerindra

@fadlizon: Tanpa ada revitalisasi Bulog, atau pengaturan kebijakan pangan di tangan satu kementerian, saya kira semua wacana ttg swasembada pangan hanya akan jadi omong kosong saja. Pemerintah akan kesulitan untuk menolong petani sendiri. @hkti

(TribunWow/Dian Naren)