Jokowi Mengkritik Daerah yang Lakukan Upaya Penerbitan Izin Usaha yang Panjang
Presiden Joko Widodo pada hari Selasa silam mengkritik pemerintah daerah yang belum melakukan deregulasi panjangnya proses penerbitan izin usaha.
Penulis: Dian Naren
Editor: Dian Naren
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo pada hari Selasa silam mengkritik pemerintah daerah yang belum melakukan deregulasi panjangnya proses penerbitan izin usaha, yang diyakini bertanggung jawab atas lambannya pertumbuhan investasi di dalam negeri.
Jokowi mengatakan bahwa rata-rata waktu bagi investor produsen listrik independen untuk mendapatkan lisensi dari pemerintah pusat adalah 19 hari, namun investor membutuhkan rata-rata 775 hari untuk mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah.
Untuk investasi terkait pertanian, pemerintah pusat membutuhkan 19 hari untuk menerbitkan izin, sementara pemerintah daerah membutuhkan rata-rata 726 hari, tambahnya.
BACA Tanggapi Isu LGBT, Seorang Dokter Ahli Vaksin Ungkap Program ILC Sebagai Ajang Penyebaran Hoax
"Saya menyajikan datanya kepada Anda sekarang, artinya ada masalah di daerah," kata Presiden Jokowi di depan gubernur provinsi regional dan pembicara dewan legislatif daerah di Istana Kepresidenan dikutip dari The Jakarta Post, Rabu (24/1/2018).
Dia mengatakan banyak investor telah membatalkan rencana investasinya setelah menghadapi berbagai masalah.
"Tolong analisa peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, terutama yang berkaitan dengan investasi," kata Presiden.
Jokowi juga meminta daerah untuk membentuk Pasukan Percepatan Investasi untuk membantu memperlancar proses penerbitan izin investasi.
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan hanya 10 dari 34 provinsi dan hanya 75 dari 514 kabupaten dan kota telah membentuk satuan tugas.
BACA Dinyinyirin Netizen Soal Kulitnya yang Kini Tambah Putih, Begini Komentar Chika Jessica
Provinsi tempat bertugasnya Alex belum membentuk satuan tugas.
"Kami akan segera menetapkan satuan tugas, targetnya adalah pada akhir Januari ini," katanya kepada The Jakarta Post di sela-sela pertemuan di Istana Kepresidenan.
Komentar serupa dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim, yang juga berjanji akan membentuk satgas. (TribunWow/Dian Naren)
