Breaking News:

Persaingan Pilgub Sumut: Djarot Masih Butuh 4 Kursi, Edy Rahmayadi Mantap Bersama Gerindra, PAN, PKS

Djarot Saiful Hidayat dan Edy Rahmayadi memulai langkah konkrit dalam kontestasi Pilkada Sumut 2018.

Editor: Fachri Sakti Nugroho
Tribun Medan
Djarot Saiful Hidayat dan Letjend TNI Edy Rahmayadi. 

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2018.

Sementara itu, Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmayadi memastikan diri ikut maju dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara.

Megawati mengungkapkan, Djarot dibutuhkan warga Sumut. Warga Sumut membutuhkan sosok yang jujur dan berpengalaman.

"Saya memasukkan Pak Djarot ke sana (Sumut). Orangnya serius, saya menilai pasti bisa," kata Megawati saat mengumumkan empat pasang cagub/cawagub untuk Pilkada serentak di Kantor Pusat PDIP kemarin.

Mega mengatakan, Sumut adalah provinsi yang penting dan strategis.

Bahkan, Presiden Joko Widodo, menurutnya, berjuang menjadikan Sumut jadi pusat kemajuan ekonomi nasional.

Namun sayangnya, beberapa kali gubernurnya tersangkut masalah hukum.

Terakhir adalah Gatot Pujo Nugroho, yang terjerat kasus korupsi di KPK.

Menurutnya sayang jika tokoh semuda dan berkualitas seperti Djarot harus menganggur.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara dengan kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/9/2017).
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat wawancara dengan kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/9/2017). ((KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG))

Populer: Resmi Diusung PDIP Jadi Bakal Cagub Sumut 2018, Djarot Tulis Selamat Berjuang dan Gotong Royong

"Mudah-mudahan rakyat Sumut bisa menerima Pak Djarot," katanya.

Di DPRD Sumut, PDIP punya 16 kursi dari 100 kursi DPRD. PDIP harus menggandeng partai lain untuk bisa mencalonkan. Karena syarat minimal dukungan adalah 20 kursi.

Djarot mengatakan, tidak akan berjuang setengah-tengah demi membangun Sumut.

Karena itu, ia berkeinginan membenahi birokrasi agar segala potensi dapat dikembangkan secara bagus.

"Perasaan saya senang diusung menjadi calon Gubernur Sumut, dan tentu saja harus siap. Kalau berjuang tidak boleh setengah-tengah harus sepenuh hati. Harus berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan mulia membangun Sumut," ujarnya kepada Tribun Medan saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (4/1/2018) malam.

Ia menambahkan, tertarik menjadi Gubernur Sumut, karena ingin membangkitkan potensi yang ada di Sumut.

Ia yakin Sumut akan menjadi provinsi yang hebat, karena secara geopolitik dan geoekonomi sangat strategis.

Selain itu, kata dia, Provinsi Sumut sangat luas, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Selat Malaka.

Populer: Bukan Djarot, Ternyata Tengku Erry Nuradi yang Lebih Unggul dalam Pilgub Sumut Menurut Survey SPIN

Sehingga Sumut menjadi garda terdepan menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan Pulau Sumatera.

"Potensinya luar biasa. Tapi, belum dikelola secara optimal. Selanjutnya, harus dibangun sistem pemerintah yang betul-betul mampu sebagai inovator perubahan. Birokrasi itu agen perubahan, jadi birokrasi di Sumut harus dibenahi," katanya.

Anda yakin bisa membenahi birokrasi di Sumut? Dua gubernur sebelumnya dicekok KPK karena tersandung kasus korupsi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Djarot mengaku, yakin bisa menggerakkan perubahan birokrasi.

"Saya yakin bisa menggerakkan, karena masyarakat Sumut terbuka, egaliter, toleran dan pekerja keras. Jadi, saya akan menjadikan Sumut betul-betul sangat istimewa," ujarnya.

Ia menceritakan, ketika berkunjung ke Danau Toba sudah melihat, menikmati keindahan danau terbesar di Asia Tenggara itu.

Bahkan, masyarakat Sumut sangat ramah menyapanya. Karena itu, katanya, pengelolaan Danau Toba harus ditingkatkan.

Ia mengklaim, Presiden Joko Widodo memberi perhatian ke Sumut, seperti mempercepat pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan Bandara Kualanamu-Tebingtinggi.

Padahal, sudah bertahun-tahun jalan tol tersebut tidak selesai.

"Saya juga sudah melihat Bandara Silangit, sudah bagus hanya saja jalan menuju Bandara Silangit masih kecil dan banyak lubang. Jadi. perlu diperbaiki, agar infrastrukturnya bagus," katanya.

Langkah Edy Rahmayadi

Sementara itu, Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmayadi juga membuka langkah kakinya dalam kontestasi Pilkada Sumut.

Ia kedapatan menghadiri acara Ikrar Pemenangan Calon Kepala Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

Ia hadir mengenakan jas putih khas PKS, berikut dengan pin partai, serta peci hitam.

Populer: Hadir di Pernikahan Putri Jokowi, Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, Miliki Peran Penting!

Edy Rahmayadi
Edy Rahmayadi (TRIBUNNEWS)

Edy mengaku, sudah sejak lama mengajukan surat pengunduran diri dari dinas TNI, untuk bisa mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2018.

Menurutnya, surat tersebut sudah diterima Panglima TNI, dan sampai saat ini proses pengunduran dirinya masih berlangsung.

"Sudah diterima, wartawan saja yang bilang belum diterima," ujarnya.

Edy diusung PKS, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia rencanannya akan didampingi Musa Rajeckshah alias Ijeck.

Jenderal bintang tiga tersebut mengaku yakin paling lambat pada 10 Januari mendatang, pasangan Edy-Ijeck akan mendaftar sebagai pasangan calon.

Kapan statusnya resmi sebagai purnawirawan TNI, Edy meyakini status tersebut akan ia dapatkan dalam waktu dekat, setelah semua proses pengunduran diri selesai.

Kalaupun sampai 10 Januari mendatang, hari terakhir pendaftaran ia belum juga berstatus purnawirawan, hal tersebut tidak akan menghalanginya.

"Karena persyaratannya bukan itu, persyaratannya adalah surat pengunduran diri," katanya.

Sebelumnya, pada 4 Desember, Panglima TNI yang saat itu masih dijabat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengeluarkan kebijakan rotasi sejumlah pejabat TNI, termasuk Edy, yang dirotasi menjadi pati Mabes TNI dari jabatan Pangkostrad.

Jabatan Pati atau perwira tinggi itu, adalah jabatan yang umum dijabat perwira yang menjelang pensiun.

Setelah Gatot digantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kebijakan 4 Desember tersebut dievaluasi.

Salah satu rotasi yang dibatalkan adalah rotasi jabatan Pangkostrad, sehingga status Edy masih resmi sebagai Pangkostrad.

Partai Gerindra, PKS dan PAN mengusung Edy dengan total suara di parlemen 26 kursi. (*)

Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Bertarung di Pilgub Sumut Djarot Tak Mau Setengah-setengah, Letjen Edy Ajukan Surat Mundur dari TNI

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Djarot Saiful HidayatEdy RahmayadiPilkada 2018Sumut
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved