Fadli Zon: Saya Menilai dari Awal Pemerintah Jokowi Seperti tak Punya Konsep, Begini Faktanya

TRIBUNWOW.COM - Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali menyoroti kinerja pemerintah di tahun 2017.

Kali ini ia menyoroti bidang perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, Sabtu (30/12/2017).

Fadli zon mengungkapkan bahwa sepanjang 2017 perekonomian Indonesia banyak dipenuhi kabar murung.

Menurutnya, hal iini dipengaruhi strategi pembangunan pemerintah yang tidak jelas.

"Saya menilai dari awal pemerintah @jokowi sepertinya memang tak punya konsep yang jelas dalam pembangunan. Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun," tulisnya.

Revolusi Mental

Fadli Zon mengaku, dirinya awalnya menganggap revolusi mental sebagai gagasan pemerintah yang akan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi.

"Semula sy mengira ‘Revolusi Mental’ itu akan jd sejenis gagasan ‘people centered development’-nya David Korten.

Gagasan itu adlh kritik trhdp konsep pembangunan ekonomi yg berorientasi mengejar pertumbuhan dgn mengabaikan aspek pembangunan manusia n lingkungan.

Tapi dugaan saya itu ternyata keliru.

Baca: Israel Dilanda Kekeringan, Pemerintah Gelar Doa Bersama Minta Hujan di Tembok Barat

Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon ‘Revolusi Mental’ tersebut.

Inkonsistensi jg bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim.

Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yg dibangun jalan tol di darat? Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta," ungkapnya.

Jalan Tol

Menurut Fadli Zon, kebijakan pemerintah dalam membangun tol justru membebani masyarakat.

"Lagi pula, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adlh hal yg ironis, krn kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya.

Lihat sj ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yg kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 km.

Jadi, masyarakat hrs membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya.

Selain tarif, pengelolaan jalan tol di Indonesia juga ganjil, karena status jalan tol di kita sepertinya tak mengenal masa kadaluwarsa.

Sesudah konsesinya habis, biasanya hny operatornya yg berganti, tp jalan tolnya tetap digunakan sbg jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa.

Baca ini: Difteri Terus Telan Korban, Ketum MUI Bidang Fatwa: Vaksinasi Hukumnya Wajib

Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat.

Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks2 itu menunjukkan pembangunan ekonomi yg dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya mmg tak punya konsep.

Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk," ungkapnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Fadli Zon mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun tidak berbeda jauh dengan tahun 2016.

"Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen.

Angka ini tak jauh berbeda dgn pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.

Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan," katanya.

Ekonomi Lesu, Berbagai Tarif Naik

Fadli Zon juga menyoroti soal kenaikan berbagai tarif dan pungutan yang dilakukan pemerintah.

Baca: Polemik Tanah Abang, Polisi Minta Warga Lapor ke Polda hingga Pengakuan Sandiaga Uno

Hal tersebut menurutnya tidak tepat dilakukan.

"Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak.

Rencana kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan gol listrik di bawah 5.500 VA, yg rencananya diberlakukan tahun depan, hrsnya dibatalkan.

Sebab semakin memukul daya beli masyarakat yg akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian.

Sesudah didera isu ketimpangan, pelemahan daya beli, shortfall penerimaan pajak yg meningkat, jumlah utang yg membesar, sy kira pemerintah hrs mengevaluasi cara mereka gunakan anggaran dlm tiga tahun terakhir ini.

Jika tdk, Jokowinomics akan dikenang sbg kegagalan, " ujarnya.

Kenaikan Peringkat

Fadli Zon mengatakan bahwa peringkat Indonesia hanya naik 0,1, hal ini dianggap tidaks sesuai dengan lonjakan belanja.

"Buktinya, peringkat infrastruktur Indonesia tiga tahun ini tak lebih baik dibanding empat tahun lalu. Sbg gambaran, pd periode kedua SBY peringkat pembangunan infrastruktur kita indeksnya meningkat tajam dari 82 (2009) ke 56 (2014).

dengan skor yang juga melonjak, dari sebelumnya 3,2 menjadi 4,4. Di awal pemerintahan Jokowi, peringkat kita turun ke posisi 62 (2015).

Viral: Beredar Keterangan Saksi Soal Pembunuhan Gadis SMA di Hutan Ngliyep, Mengerikan

Memang tahun ini kita kembali memperbaiki peringkat, dgn naik ke peringkat 60, tapi dgn kenaikan skor yg hanya 0,1. Ini tentu agak aneh jika dibandingkan dgn klaim besarnya lonjakan belanja infrastruktur yg sering digembar-gemborkan pemerintah," kata Fadli Zon. (*)