Berupaya Menguntungkan Semua Pihak, Nyatanya Penataan Tanah Abang Banyak Menuai Kritik

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno dalam mengonsep penataan Tanah Abang dalam kondisi dilema.

Pasalnya yang diharapkan kebijakan tersebut dapat menguntungkan semua pihak, namun nyatanya malah menuai kritik dari berbagai pihak.

Konsep penataan Tanah Abang adalah dengan menutup satu ruas jalan di Jalan Jatibaru Raya yang berdekatan dengan Stasiun Tanah Abang.

Ruas jalan yang ditutup tersebut kemudian digunakan sebagai tempat berdagang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), sedangkan satu ruas jalan lain digunakan untuk jalur bus transjakarta.

Dilansir dari Kompas.com Minggu (24/12/2017), selama berjualan disana, PKL difasilitasi tenda dan diberi waktu berjualan mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Pihaknya mengatakan cara ini diharapkan bisa menjadi solusi atas kesemrawutan Tanah Abang selama ini. Trotoar diharapkan bersih dari PKL, kemacetan hilang, dan ojek online, serta ojek pangkalan lebih tertib dalam mengambil penumpang.

BACA  PKL Trotoar Stasiun Tanah Abang Mengaku Beruntung Dipimpin Anies Baswedan, Alasannya Menohok!

Namun nyatanya, kebijakan Anies dan Sandiaga ini menuai kritik sejumlah pihak, salah satunya para pedagang yang berjualan di Pasar Blok G.

Salah satu pedagang Blok G, Saifudin, menilai tak masuk akal jika Jalan Jatibaru ditutup untuk PKL.

Sebab, menurutnya faktor pembuat Blok G menjadi sepi adalah PKL yang berjualan di trotoar.

"Ini kebijakannya lucu, sudah tahu yang mematikan Blok G itu ya PKL. Dulu ya kami ini mantan PKL yang dipindahkan ke mari, tetapi sekarang PKL diberi tempat khusus. Ya pasti makin parahlah," ujar Saifudin saat ditemui di Blok G Pasar Tanah Abang, Jumat (22/12/2017).

Saifudin bertanya-tanya, mengapa PKL tidak dipindahkan saja ke Blok G. Harapannya, pasar bisa menjadi lebih ramai karena banyak pedagang.

Selain pedagang Blok G, penyedia jasa ekspedisi juga tidak setuju dengan kebijakan ini.

Desi, pengusaha ekspedisi di Jatibaru, mengatakan bahwa penutupan jalan tersebut mengakibatkan usahanya merugi hingga puluhan juta rupiah.

Ini karena truk muat barang yang biasanya keluar masuk kawasan tersebut tak lagi bisa melintas.

"Saya ekspedisi Jakarta-Malaysia, itu mau dikemanain bongkar muatnya kalau jalan ditutup seperti itu. Pagi sampai siang waktunya bongkar muat. Saya rugi puluhan juta," ujar Desi.

Meski demikian, meski sudah difasilitasi bagi PKL untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan di atas, namun masih saja terdapat PKL yang berjualan di trotoar.

Ternyata ini kebijakan tersebut menimbulkan kecemburuan bagi PKL lain yang merasa berhak dan tidak mendapat fasilitas dari Pemprov DKI.

Menurut para PKL yang berjualan di atas trotoar, mayoritas pedagang yang mendapatkan tenda adalah pedagang besar yang memiliki toko di Tanah Abang.

Mereka telah didata untuk diberikan tenda, tetapi belum mendapatkannya. "Kami ini yang namanya PKL, bukan mereka yang di sana (berjualan di tenda). Kami yang seharusnya dapat tenda," ucap seorang PKL kepada satpol PP.

Terkait masalah yang muncul setelah kebijakan itu mulai dijalankan, Anies mengatakan bahwa konsep penataan itu sudah sesuai aturan.

Penutupan jalan dilakukan untuk mengakomodasi semua pihak. Namun, dia akan melakukan review lagi terhadap kebijakan ini.

"Kita punya staf di Tanah Abang banyak sekali yang sekarang sedang kerja, me-review, kita ingin semua perubahan yang dilakukan di sana itu dipantau pelaksanaannya," ujar Anies.

BACA JUGA  Ditanya Soal PKL Tanah Abang, Ini Kata Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Menurut Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, ia menilai Anies-Sandi tak perlu alergi untuk meniru pendahulunya soal menata Tanah Abang.

Ia mengatakan Anies-Sandi menghadapi dilema seperti memakan buah simalakama dalam menata Tanah Abang yang disebabkan keputusannya tersebut meninggalkan persoalan dan ketidakpuasan beberapa pihak.

Namun, Golkar DKI Jakarta menaruh apresiasi yang tinggi kepada Anies Sandi terhadap upaya-upaya dan kebijakan yang telah diambil dalam menata pusat Grosir andalan Indonesia tersebut, terlepas dari apakah upaya tersebut sudah tepat ataupun belum.

Dikutip dari Tribunnews Minggu (24/12/2017), Fayakhun menilai ada banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan oleh PEMDA dalam menata kawasan tersebut:

Pertama, kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan pedagang.

Jalan raya adalah untuk kepentingan umum.

Sebaiknya Pemda bersikap tegas bahwa jalan umum tidak boleh dipakai untuk jualan.

Fungsikanlah fasilitas publik tersebut sesuai peruntukannya.

Kedua, kepentingan pedagang yang sudah berjualan di kios-kios atau ruko-ruko resmi yang disiapkan Pemda harus didengar oleh Pemda.

Jangan sampai suara mereka diabaikan hanya karena membela pedagang kaki lima.

Apalagi kios resmi tanah abang termasuk termahal di Indonesia.

Pemda harus melindungi dan memberikan kepastian investasi kepada pedagang di kios resmi.

Ketiga, Anies Sandi tak perlu alergi meniru pendekatan dan kebijakan yang dipakai pendahulunya sekiranya efektif dalam menata Pasar Tanah Abang.

Fayakhun Andriadi mengatakan yang menilai hasil dari kebijakan tersebut adalah masyarakat.

Kalau penataan Tanah Abang beres di masa kepemimpinan Anies Sandi, maka poinnya tetap untuk mereka walaupun cara atau pendekatan yang dipakai sudah dipraktekkan oleh pendahulunya.

Partai Golkar DKI Jakarta mengatakan pihaknya selalu menjadi mitra Pemda dalam memajukan DKI Jakarta untuk kesejahteraan warga dan kemajuan ibukota. (*)