Aksi Bela Palestina di Jakarta Jadi Sorotan Internasional, PPB Diduga Akan Berikan Suara Hari Ini

TRIBUNWOW.COM - Aksi bela Palestina yang digelar di Monas, Jakarta pada Minggu (17/12/2017) menjadi sorotan internasional.

Dilansir Aljazeera.com, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di Jakarta merupakan bentuk protes kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Para demonstran yang turun ke jalan menunjukkan kepada dunia internasional, solidaritasnya pada orang-orang palestina.

Mereka mengecam keputusan AS yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Mereka juga menyoroti bahwa orang-orang di Indonesia rela melakukan perjalanan yang jauh dari kota asal mereka demi menunjukkan solidaritasnya kepada Palestina ini.

"Pria, wanita dan anak-anak, membawa bendera dan spanduk Palestina, mengecam langkah AS saat berkumpul di Monumen Nasional di Jakarta saat matahari terbit pada hari Minggu," kata wartawan Aljazeera.

"Banyak orang, mengenakan jubah Muslim putih, saling berpegangan tangan dan meminta Israel untuk meninggalkan tanah Palestina. Indonesia telah menjadi pendukung lama Palestina yang independen. Pengunjuk rasa menyerukan sebuah resolusi untuk mengakhiri konflik dan berjanji untuk terus berjuang untuk Sebab, " sambungnya.

Para demonstran yang berada di luar gedung kedutaan AS juga menyerukan untuk memboikot barang-barang produk Amerika Serikat.

Anwar Abbas, seorang ulama terkemuka dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), membaca sebuah petisi yang meminta orang-orang Indonesia untuk berhenti membeli produk-produk Amerika sampai Trump mencabut kepindahannya.

"Jangan mengandalkan produk mereka," katanya.

Para penonton termasuk pria, wanita dan anak-anak - menanggapi dengan melambaikan bendera Indonesia dan Palestina dan meneriakkan "boikot!".

Juru bicara kepolisian Jakarta Argo Yuwono mengatakan, para pemrotes bergerak dengan damai sekitar 3 km dari Taman Monumen Nasional ke kedutaan AS.

Beberapa media lokal melaporkan bahwa jumlah demonstran dua kali lipat dari perkiraan polisi.

Sekitar 20.000 pasukan keamanan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.

Dalam petisi tersebut, para pemimpin dan ilmuwan mendesak Trump untuk segera mencabut pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel karena telah merugikan keadilan internasional, melanggar hak asasi manusia Palestina dan merusak usaha perdamaian.

Mereka juga menuntut agar negara-negara tidak mengikuti AS dalam memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat untuk membahas deklarasi Trump.

Ketua dewan pemimpin Muslim, Ma'ruf Amin, mengatakan "Mari berkelahi dengan pemerintah dan dunia untuk kebebasan Palestina melalui cara-cara politik, diplomatik dan ekonomi."

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengecam keras langkah Trump sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung kuat aspirasi Palestina untuk kenegaraan.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan memberikan suara pada hari Senin (18/12/2017), mengenai sebuah rancangan resolusi terhadap status Yerusalem, kurang dari dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan ibukota kota Israel tersebut.

Baca: Gerebek Diskotek di Jakarta, BNN Temukan Laboratorium Pembuatan Narkoba, Begini Modusnya

Dewan Keamanan PBB mengaku menyesalkan keputusan AS baru-baru ini atas Yerusalem, dilansir dari sebuah draft resolusi PBB pada Minggu malam.

Rencana pemberian hak veto tersebut merupakan rancangan pengambilan kembali posisi PBB di Yerusalem sebagaimana digariskan dalam beberapa dasawarsa Dewan Keamanan dan resolusi Majelis Umum, kata koresponden kami.

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk diubah, karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Draft resolusi tersebut juga meminta semua negara anggota PBB untuk tidak memindahkan misi diplomatik mereka ke Yerusalem. (*)