Konser DWP Disebut Maksiat dan Didemo Ormas, Kadisparbud DKI Jakarta Beri Jaminan Seperti Ini

TRIBUNWOW.COM - Banyak pihak menyebut, pagelaran musik internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat sampai Sabtu (15-16/12/2017) besok sebagai acara maksiat dan merusak moral generasi muda.

Dilansir Tribunnews.com, sejumlah elemen masyarakat menyurati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta agar menutup acara tersebut.

"Banyak yang mengirim pesan ke ponsel saya, bahwa DWP bukan budaya Indonesia. Bingung saya, tuduhannya banyak maksiat di acara itu (DWP). Saya punya alasan mengapa saya tak setuju dengan tuduhan ada maksiat disana ya. Karena setahu saya, (DWP) itu kan acaranya di tempat terbuka. Jadi enggak mungkin lah ada (tindakan maksiat) begituan," kata Tinia Budiati, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Tinia menegaskan, pihaknya akan mengontrol secara ketat agar tak ada minuman keras dan penjualan narkoba selama DWP 2017 berlangsung.

Top 5 News! Merk Pelembab Bibir Sandiaga Uno dari Jepang hingga HA Akui Pemeran Video Asusila yang Sempat Viral!

"Izinnya diperketat dengan syarat tidak ada ya penyimpangan, misalnya ya transaksi narkoba, minuman keras dan lain-lain, agar memastikan tak ada penyimpangan pada acara DWP 2017, kami sudah membentuk tim, untuk memantau jalannya di acara DWP2017 secara diam-diam. Izinnya (DWP 2017) sendiri ini masih diproses ya," kata dia.

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno juga mengaku tengah melakukan komunikasi dengan aparat kepolisian serta sejumlah ormas yang menentang acara yang akan menggelar aksi deretan Disc Jockey (DJ) kenamaan dunia itu.

"Kami terus berkomunikasi dengan aparat, dan juga dengan ormas yang selama ini khawatir terhadap penyelenggaraan DWP, jadi komunikasi kita lancar," ujar Sandiaga, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Selain itu ia juga menegaskan bahwa penggunaan minuman beralkohol (minol) dalam acara tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Trending! Tagar #KaloAkuJadiHakim Trending Twitter, Reaksi Netizen Atas Sikap Setya Novanto Saat Sidang

Karena ormas-ormas tersebut memang memberikan masukan terkait dengan penggunaan minol.

"Semua yang jadi masukan (dari ormas), berkaitan dengan minol, harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan," tegas Sandiaga.

Oleh karena itu, pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha tersebut menyebut pihaknya akan memastikan agar penerapannya tidak menyalahi aturan.

"Jadi kita akan pastikan nanti enforcement nya atau penerapannya (sesuai) daripada ketentuan-ketentuan," kata Sandiaga.

Sejumlah ormas yang menolak acara tersebut meliputi Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), PWB, Formasi, IKBMK, Lakri, Garda FBR, Gemais Betawi, dan Majelis Ta'lim Kemayoran.

Sementara itu, Polisi akan menindak organisasi masyarakat yang sweeping acara Djakarta Warehouse Project.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu mengaku, belum menerima surat pemberitahuan aksi penolakan DWP oleh sejumlah ormas pada Kamis (14/12/2017).

"Menyampaikan pendapat di muka umum dijamin Undang-Undang kita layani dengan baik sepanjang tidak anarkis," ujar Roma di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Baca: Viral! Pesulap Asal Indonesia The Sacred Riana Juara Asias Got Talent 2017, Hadiahnya Bikin Melongo

Roma mengimbau, sejumlah ormas tidak melakukan sweeping saat acara DWP berlangsung.

"Sweeping (DWP) tidak boleh, kalau ada saya tindak," ujar Roma.

Informasi yang diterima pihak kepolisian, pihak penyelenggara tidak akan menjual minuman beralkohol.

Pihak penyelenggara juga menjamin tidak akan ada narkoba saat berlangsungnya acara.

"Panitia akan melibatkan BNN. Jadi sudah ada persiapan dari pihak panitia untuk melibatkan BNN," ujar Roma. (*)