Deretan Fakta di Balik Perhelatan Djakarta Warehouse Project 2017
Perhelatan musik elektronik tahunan, Djakarta Warehouse Project kembali digelar pada 15 dan 16 Desember 2017 ini.
Editor: Galih Pangestu Jati
TRIBUNWOW.COM - Perhelatan musik elektronik tahunan, Djakarta Warehouse Project kembali digelar pada 15 dan 16 Desember 2017 ini.
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ini sempat menuai kontroversi.
Pasalnya, ada beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang keberatan dengan acara yang dilansungkan di Gedung JI Expo Kemayoran Jakarta tersebut.
Bahkan, mereka sudah mengajukan keberatannya kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Namun, keberatan mereka tidak dikabulkan oleh pemprov.
Meski demikian, beberapa ormas tak gentar.
Mereka tetap menyuarakan keberatannya saat acara ini digelar.
Berikut TribunWow.com rangkum deretan fakta di balik perhelatan yang menghadirkan para aktris nasional dan internasional tersebut.
1. DWP didukung oleh Sandiaga Uno
Seperti diberitakan Kompas.com, gelaran DWP mendapat tanggapan positif dari Sandiaga Uno.
Ia menilai bahwa DWP dapat berdampak baik bagi warga Jakarta.
Selama gelaran tersebut kondusif, ia tidak akan melarangnya.
"Indonesia dan Jakarta terutama adalah kota metropolis, terbuka, selama tidak melanggar hukum, selama tidak melanggar aturan dan ketentuannya, ya tentunya kita kondusif, selama itu mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/12/2017).
2. Pagelaran DWP membuka 300 hingga 400 lapangan pekerjaan
Dilansir dari Kompas.com, Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa DWP tidak akan dilarang selama menciptakan pekerjaan.
Ia menjelaskan bahwa DWP menjadi alternatif warga Jakarta untuk mencari pekerjaan.
Ia mengklaim 300 hingga 400 lapangan pekerjaan.
"Kegiatan-kegiatan ini bisa menyerap antara 300-400 lapangan pekerjaan dan tentunya juga mulai dari persiapannya, penyiapannya, eksekusinya," kata dia.
3. Polisi larang sweeping DWP
Meski mendapat penolakan dari ormas, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Roma Hutajulu mengatakan akan mempersiapkan pengamanan aksi.
"Pengamanan standar, kalau mereka menyampaikan pendapat di muka umum dijamin UU kita layani dengan baik sepanjang tidak anarkis," ujar Roma di Mapolda Metro Jaya kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2017).
Ia pun mengimbau massa untuk tetap tertib dan tidak melakukan sweeping.
Apabila ada, polisi siap untuk menindak.
"Sweeping (DWP) enggak boleh, kalau ada saya tindak. Yang penting sampaikan pendapat di muka umum dengan baik, tertib, aman, pasti kita amankan," kata Roma.
4. 600 personel aparat keamanan disiagakan
Dilansir dari Kompas.com, pihak kepolisian menyiapkan rencana pengamanan.
Kombes Roma mengatakan pihaknya telah menyiagakan enam satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengawal acara.
Karena satu SSK terdiri sari seratus personel, jadi jumlahnya ada 600 personel.
Pengamanan dibagi menjadi tiga lapis, yakni ring 1, ring 2, dan ring 3. (*)