Dedi Mulyadi: Golkar Harusnya Respek pada Suara Rakyat dan Ganti Setnov Secepatnya

TRIBUNWOW.COM - Internal partai Golkar terpecah dalam menyikapi perlukah ketua umum Setya Novanto mundur.

Dilansir Kompas TV, Senin (4/12), Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena menyatakan, lingkaran dekat Setnov menginginkan sang ketum mundur baik - baik.

Ia juga menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati keputusan rapat pleno partai Golkar yang memutuskan pergantian baru menunggu hasil praperadilan.

Sementara, Ketua DPD Golkar Purwakarta Dedi Mulyadi menginginkan Setya Novanto responsif terhadap kritikan publik sekaligus dorongan agar Golkar segera berbenah.

Dedi menjadi salah satu ketua DPD yang mendorong Setnov mundur dari jabatan ketua umum.

Menurut Dedi, alangkah baiknya, Golkar respek pada suara rakyat.

Golkar kini dianggap punya kebutuhan agar mengembalikan kepercayaan publik, agar publik tetap memilih mereka pada Pilpres 2019.

Dedi juga menekankan, Setya Novanto sudah diberikan keleluasaan dan waktu cukup luang untuk mundur sebelum munaslub Golkar digelar.

Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa kemungkinan pihak-pihak terdekat Setya Novanto sudah membujuk agar Setnov mau mundur dari jabatannya secara baik-baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, adu kuat dalam partai juga muncul dalam persaingan internal terkait pengganti Setya Novanto.

Dua Sosok yang dianggap paling kuat untuk menggantikan Setnov adalah  Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.

Mereka berdua menyatakan siap menjadi Ketua Umum menggantikan Setya Novanto.

Langkah konkrit telah dilakukan oleh Airlangga Hartarto dengan meminta restu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut dalam pertarungan menggantikan Setya Novanto.

"Saya minta izin dibolehkan untuk ikut. Karena saya kan pembantu beliau. Saya terima kasih teman-teman di Kadin yang mensupport moral untuk saya, Insya Allah ikut dalam kontestasi dan menjadi Ketum Golkar," kata Airlangga usai acara Seminar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur, Senin (27/11/2017) dikutip dari Tribunnews.com.

Pihak Jokowi juga tidak menutupi jika Airlangga telah datang dan menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden ke-7 Indonesia itu.

"Ya sebagai menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan (kemudian) menyampaikan. Ya biasa," ujar Jokowi kepada Kompas.com, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Namun Jokowi tak mengintervensi dinamika pertarungan perebutan posisi teratas Partai Golkar tersebut.

"Itu urusannya Partai Golkar. Urusannya internal Partai Golkar," lanjut dia.

Sejumlah kader partai Golkar juga menyatakan dukungannya kepada Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar tersebut.

Bahkan, Tim Ahli Wakil Presiden Iskandar Mandji juga mengatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyelesaikan pemeriksaan pertama dugaan pelanggaran etik dewan yang dilakukan Setya Novanto, pada Kamis (30/11/2017).

Dalam pemeriksaan, Setya Novanto disebut memberi keterangan mulai dari penggeledahan rumah, insiden tabrakan dengan tiang listrik, perawatannya di rumah sakit, hingga tugas-tugasnya sebagai Ketua DPR-RI.

Baca: Geng Rawa Lele 212 Keroyok 2 Polisi di Bekasi, Begini Kronologinya

Tak hanya memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan MKD, Novanto rupanya juga menyampaikan maaf kepada pimpinan dan anggota MKD.

"Terakhir, Pak Novanto bilang mohon maaf. Dan (berpesan) kepada anggota DPR (agar) hati-hati. Itu saja," imbuh anggota MKD Maman Imanulhaq.

Namun, ketika dikonfirmasi bahwa permohonan maaf tersebut disampaikan lantaran Novanto menyadari kesalahannya, Maman mengelak.

"Ini proses hukum. Bukan mengakui kesalahan," ucap Maman.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, apa maksud permintaan maaf dari Novanto.

Hasil pemeriksaan tersebut akan dibawa ke pimpinan DPR dan kesekjenan untuk dikonfirmasi.

"Hasil keterangan yang didapatkan dari Pak Novanto akan kami konfirmasikan ke beberapa pihak, kesekjenan dan pimpinan DPR yang lain," ucap Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding.

Baca juga: Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto untuk Gantikan Gatot Nurmantyo Sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya

Setelah itu, pihaknya akan kembali menemui Novanto untuk mengonfirmasi kembali.

"Jadi, akan ada pemeriksaan susulan yang kami lakukan," ucapnya.

MKD tidak bisa memastikan kapan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Novanto ini selesai, lantaran proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Setnov sedang berjalan. (*)