Sidang praperadilan Setya Novanto Vs KPK ditunda! Ini 7 Poin Keberatan Kuasa Hukum sang Ketua DPR RI

TRIBUNWOW.COM - Sidang praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda.

Sidang yang harusnya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) pukul 09.00 WIB tersebut ditunda hingga minggu depan, Kamis (7/12/2017).

Penundaan itu diputuskan oleh Hakim Kusno setelah pihak termohon yakni KPK tidak dapat hadir dan meminta supaya sidang diundur sampai 3 minggu ke depan.

Permintaan dari KPK tersebut dikirimkan lewat surat bernomor B 887/HK.07.00/56/11/2017 dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa (28/11/2017).

Namun pihak pemohon yakni Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya keberatan dengan permohonan KPK tersebut dan mengajukan tujuh poin keberatan.

Berikut ini tujuh poin keberatan yang dibacakan oleh ketua tim kuasa hukum, Ketut Mulya Arsana atas permohonan KPK tersebut.

"Terimakasih yang mulia , sehubungan dengan surat permintaan penundaan dari termohon KPK untuk jangka waktu yg sangat lama tiga minggu, maka izinkan kami untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Karena hal ini sudah kami perkirakan," ujar Ketut dikutip dari Tribunnews.com.

Poin pertama, mengacu pada pasal 77-83 KUHAP termasuk khusus hukum acaranya diatur dalam 82 KUHAP huruf J yaitu pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjauhkan putusannya.

"Dengan demikian perkara permohonan ini demi hukum dan HAM klien kami. Kami mohon pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu pemeriksaan cepat 7 hari tersebut," ujar Ketut.

Poin kedua, mempertimbangkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, Ketut meminta hakim mempertimbangkan waktu tiga minggu yang dinilai terlalu lama.

Poin ketiga, berdasarkan berita di media yang menyatakan jika KPK berniat mempercepat proses pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Tipikor, maka penundaan waktu praperadilan terkesan ada unsur kesengajaan menunda dan menghambat pemeriksaan proses pra peradilan yang sedang diajukan pemohon.

"Sehingga penundaan waktu yang diajukan termohon terkesan adanya unsur kesengajaan menunda dan menghambat pemeriksaan proses pra peradilan yang sedang diajukan pemohon. Hal tersebut jelas termohon telah melakukan itikad tidak baik dan telah melakukan ketidakadilan prosedur terhadap pemohon," jelas Ketut.

Poin keempat, bahwa praperadilan adalah bahwa KPK telah mempersiapkan sidang praperadilan ini, sehingga permintaan penundaan sangat tidak beralasan.

Poin kelima, Ketut menyitir bahwa proses praperadilan dibatasi pasal 82 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa satu perkara sudah mulai diperiksa pengadilan negeri sedangkan permintaan pra peradilan belum selesai, maka permintaan KPK tersebut gugur.

Poin keenam, kuasa hukum menyoroti bahwa kuasa hukum yang dimiliki oleh KPK sangat banyak lebih dari 10 orang.

"Sehingga meminta untuk mengundur jadwal sidang pra peradilan ini jelas merupakan tindakan yang sangat mengada-ngada dan tidak beralasan," tegas Ketut.

Poin ketujuh, mengenai permintaan KPK untuk menunda dianggap telah mencederai proses hukum yang sedang diajukan pemohon dan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan apabila permintaan termohon dikabulkan hakim.

"Berdasarkan atas hal tersebut diatas kami mohon yang mulia untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini. Dan jika yang mulia berpendapat lain mohon penundaan persidangan tidak lebih tiga hari terhitung mulai hari ini," tutup Ketut.

KPK belum siap

Diberitakan sebelumnya, KPK tidak hadir dan memohon untuk menunda sidang karena mempersiapkan bukti surat, administrasi lain, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Untuk itu kami mohon Ketua Pengadilan cq hakim dapat menunda minimal persidangan praperadilan 3 minggu ke depan," kata Hakim Kusno membacakan surat dari KPK, di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Selatan.

Hakim Kusno juga memaparkan bahwa surat dari KPK tersebut dikirim atas nama nama Kepala Biro Hukum KPK, dengan tembusan Pimpinan KPK, Sekjen, Deputi Penindakan, dan Deputi PIPM KPK.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)