Breaking News:

Kisruh UMP yang Ditetapkan Anies-Sandi, No 3 Tentang 'Rencana' Buruh Bikin Jakarta Kacau

UMP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Anies-Sandi disebut berpihak pada pengusaha. Kaum buruh pun menyiapkan rencana untuk memprotes kebijakan.

Penulis: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Editor: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) memberikan sambutan saat serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (16/10/2017). Anies-Sandi resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. 

Berkaitan dengan hal ini, Anies dan Sandi ternyata tak ingin terlalu berat sebelah.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (INSTAGRAM)

Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan bus Transjakarta bagi para buruh yang upahnya di bawah UMP.

Selain itu, para buruh juga akan mendapat diskon khusus saat berbelanja di pasar.

"Sekarang sedang dipersiapkan semuanya oleh PT Transjakarta dan PD Pasar Jaya," kata Anies menjelaskan rencananya tersebut, Rabu malam, sebagaimana diberitakan Wartakota.

2. Solusi terbaik

Sebagaimana diketahui, kalangan buruh dan pengusaha tidak bertemu di satu titik yang sama soal UMP.

Hal ini pun diketahui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dijelaskan Wagub Sandiaga Uno, serikat pekerja mengaku berpatokan pada survey saat menuntut Pemprov DKI Jakarta soal UMP.

"KHL yang (berasal) dari serikat pekerja (besarannya) Rp 3,6 juta tapi sama serikat pekerja ditambah lagi 8,7 persen kenaikan yang berdasarkan PP 78, padahal mereka menolak PP 78," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).

Selisih UMP DKI Jakarta dan Surabaya Sekitar Rp 100 Ribu, Hal Ini Jadi Alasan?

Menyikapi tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak, dijelaskan Sandi, Pemprov DKI Jakarta sempat mencari solusi yang terbaik.

"Kuncinya adalah hubungan industrial yang baik, di mana perusahaan dalam bipartit dengan serikat pekerja itu bisa sama-sama mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik," kata Sandi sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

3. Ancaman para buruh

Berkaitan dengan penetapan UMP yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, kaum buruh kemudian menyiapkan langkah tegas.

Diungkapkan Deputi Presiden Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhamad Rusdi, pihaknya kini tengah mempersiapkan hal tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017).
Wakil Gubernur DKI Jakarta menemui massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017). (KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Tags:
Upah Minimun Provinsi (UMP)Anies BaswedanSandiaga UnoAnies-Sandi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved