7 Fakta Program Ahok-Djarot yang Dinilai Efektif Cegah Kebocoran Anggaran, Jadi Role Model Nasional

TRIBUNWOW.COM - Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Djarot Saiful Hidayat di DKI Jakarta meninggalkan sebuah program yang dinilai efektif cegah kebocoran anggaran.

Program tersebut adalah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting.

Sistem ini pertama kali digunakan pada tahun 2015 lalu.

Tetapnya saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

17 Tahun Bertugas Pamdal Ini Beber Peristiwa yang Baru Terjadi di Era Ahok

Melansir dari Kompas.com, program ini merupakan satu diantara program Ahok-Djarot yang dibangga-banggakan.

Seperti apakah fakta-fakta dari program e-budgeting ini?

Berikut ini faktanya.

Djarot Siap Angkat Kaki dari Rumah Dinas Gubernur, Tak Disangka Fakta No 3 Ungkap Kehilangan!

1. Diakses oleh orang tertentu.

Dalam sistem ini, hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke sistem dan memiliki password.

Lantaran hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, maka perubahan berupa pengurangan maupun penambahan anggaran baik disengaja maupun tidak disengaja akan mudah diketahui.

2. Menghalau program yang tidak strategis

Proses input sistem e-budgeting biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh semua SKPD di satu ruangan besar.

Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017.

Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

Menurut Djarot, sebelum ada program ini, mudah sekali program yang tidak strategis masuk.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin, 4 September 2017.

3 Tahun Mengawal, Ajudan Ini Ungkap Fakta Tersembunyi soal Djarot Saiful Hidayat

3. Mengeliminasi kebocoran anggaran

Djarot megungkapkan, sistem e-budgeting dapat mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD.

Dengan adanya sistem ini, ia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau dana siluman.

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Dari Balik Penjara, Ahok Tahu Dirinya Dapat Karangan Bunga dan Ucapkan Hal Ini!

4. Menangkal korupsi

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless.

Pembukuan dalam sistem ini juga dilakukan setiap hari seperti halnya yang diberlakukan di bank-bank.

Dengan semua upaya ini, Djarot yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan bocor ke kantong yang salah.

5. Dicontoh daerah lain

Program e-budgeting ini juga dicontoh oleh daerah lain.

Banyak pejabat-pejabat DKI yang diundang ke daerah untuk mengajarkan sistem ini.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengapresiasi adanya sistem ini.

Djarot juga mengaku senang sistem tersebut dapat bermanfaat untuk daerah lain.

6. Rayuan Wakil Ketua KPK

Djarot juga menceritakan kepada Kompas.com bahwa Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan pernah merayu dirinya supaya membagikan sistem e-budgeting tersebut ke daerah-daerah lain.

Sistem tersebut ingin dijadikan sebagai role model dalam sistem penganggaran di Indonesia.

Bahkan tim dari KPK siap untuk melakukan penyempurnaan dari sistem tersebut.

"Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke daerah lain," kata Basaria.

7. Dilanjutkan!

Sistem e-budgeting ini nantinya akan tetap dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya.

Hal tersbebut diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Ia menambahkan, sistem e-budgeting akan tetap digunakan dalam pembahasan APBD DKI 2018 nanti.

"Semua sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan," ujar Tuty.

Pihaknya juga sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada tim sinkronisasi sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

"Tidak ada masalah apapun dengan sistem yang digunakan," ujar Tuty.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)