Indonesia dan Freeport Akhirnya Teken Kerjasama, Inilah Hasil Kesepakatannya!

TRIBUNWOW.COM - PT. Freeport Indonesia akhirnya menyepakati divestasi 51 persen sahamnya untuk Indonesia.

PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya selesai pada Oktober 2022.

Kesepakatan ini dicapai oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia setelah keduanya bertemu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8/2017).

• Tragis! Remaja Ini Melahirkan Bayinya Dipinggir Jalan, Pihak Medis Tolak Beri Bantuan

Pihak Indonesia yang hadir dalam perundingan tersebut adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ignasius Jonan dan Sri Mulyani juga didampingi oleh jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan dari pihak Freeport, tampak hadir President dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

• Giliran Wali Kota Tegal Terjaring OTT KPK, No 4 Dugaan Kasus yang Menjeratnya!

4 poin kesepakatan Indonesia dan Freeport

Melansir dari laman setkab, Ignasius Jonan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (29/8/2017) menjelaskan, ada empat kesepakatan final yang dicapai dalam pertemuan tersebut.

Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

Kedua, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia.

“Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia,” ujar Jonan.

• Pria dari Malaysia Selundupkan Sabu Lewat Bandara Juanda, Modusnya Biasa Banget Pantes Ketahuan!

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

Keempat, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.

Setelah kedua belah pihak menyepakati empat poin tersebut, maka PT Freeport Indonesia dipastikan mendapat perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041 sebagaimana diatur dalam IUPK.

“Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan,” tegas Jonan.

• Biadab! Seorang Pecandu Narkoba Tega Bunuh dan Perkosa Ibunya Sendiri!

Sesuai Instruksi Presiden

Jonan mengatakan, hasil perundingan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.

“Bapak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kami agar kesepakatan ini segera dijabarkan dan dilaksanakan, serta dilaporkan kepada Beliau,” ungkap Jonan.

Jonan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Perundingan lintas Kementerian/Lembaga, yang telah bekerja berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan ini.

Mereka nantinya juga masih akan meneruskan kesepakatan ini dalam satu pekan ke depan untuk merumuskan hal-hal teknis dan rinci supaya kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Jonan juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI yang telah mendukung penyelesaian yang baik ini.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)