3 Poin Tanggapan Jokowi soal Pertemuan SBY-Prabowo yang Sindir Kekuasaan

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo menanggapi pembicaraan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal kekuasaan.

Sebelumnya, Jokowi telah mengungkapkan bahwa pertemuan antara kedua pemimpin partai itu merupakah hal yang baik.

"Pertemuan antar tokoh kan baik baik saja," ujar Jokowi usai menghadiri acara Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis pagi, dikutip dari Kompas.com.

Saksikan Via Video Call Pacarnya Akan Bunuh Diri, Ini yang Dilakukan Apriani Ketika Telepon Terputus

"Pertemuan apapun itu baik. Asalkan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara," ujar Jokowi.

Namun, diketahui pula, dalam pertemuan itu, Prabowo dan SBY sempat membicarakan mengenai kekuasaan.

Prabowo dan SBY sepakat untuk mengawal jalannya pemerintahan penguasa.

Mereka akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak melakukan kesewenang-wenangan dan melampaui batas.

"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) dikutip dari Kompas.com.

"Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)," ujar Presiden keenam RI itu.

The Power of Emak-emak! Kelakuan Seorang Ibu di KRL yang Sukses Bikin Netizen Geregetan!

Bentuk pengawalan ini dilakukan melalui peningkatan komunikasi antara kedua partai.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi," kata SBY dalam konfrensi pers usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017), dikutip dari Kompas.com.

"Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," ujar SBY.

Pengawalan tersebut akan dilakukan sesuai aturan dan berlandaskan kepentingan rakyat.

"Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," ujar SBY.

Tampil Berani Saat Pemotretan, Artis Cantik Ini Langsung Dibilang Mirip Orang Korea!

Usai pertemuan itu, Prabowo juga menegaskan akan pentingnya sebuah kelompok pengawas agar pemerintah tak bisa menyalahgunakaan kekuasaannya.

"Kita harus lakukan check and balances, kekuasaan harus diawasi dan diimbangi," ucap Prabowo.

Pernyataan itulah, yang membuat Joko Widodo memberikan tanggapannya.

Dirangkum oleh TribunWow.com, berikut ini 3 poin penting yang disampaikan Presiden ke-7 RI ini soal perbincangan Prabowo dan SBY yang menyinggung soal kekuasaan.

1. Tidak ada kekuasaan absolut

Melansir dari Kompas.com, pria yang akrab dipanggil Jokowi ini mengatakan jika pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan mutlak atau absolut.

Jokowi juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menyepakati hasil permusyawaratan yang mufakat.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

"Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," tambah Jokowi.

Bikin Syok! Sosok Asli di Balik Boneka Mampang Ini Benar-benar Tak Terduga

2. Pemerintah tak bisa terbitkan Perppu seenaknya

Jokowi menegaskan jika Undang-undang atau Perppu harus disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak bisa menerbitkan UU atau Perppu seenaknya sendiri.

Termasuk Termasuk UU Pemilu yang diprotes oleh Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS.

"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ucap Kepala Negara.

Rahasia Terungkap! Jawaban Jeremy Thomas di Depan Anaknya Bikin Deddy Corbuzier Terperanjat

3. Pernyataan SBY berlebihan

Pernyataan SBY soal 'penyalahgunaan kekuasaan' oleh pemerintah dinilai berlehihan oleh Jokowi.

Pasalnya, masih ada banyak proses terbuka yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib dari Perppu itu.

"Sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan?" kata dia.

Jokowi mengingatkan jika Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum.

Untuk itu, siapapun yang tidak menerima kebijakan dari pemerintah bisa langsung menempuh jalur hukum.

"Kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa juga kan, tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," kata Jokowi. (TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)