Sanksi Tegas PDIP untuk Kadernya Bila Terjaring OTT KPK: Efek Jera untuk Koruptor!
Beberapa waktu belakangan, KPK tengah gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Penulis: Dhika Intan Nurrofi Atmaja
Editor: Maya Nirmala Tyas Lalita
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Beberapa waktu belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Operasi tersebut untuk meringkus oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyambut baik langkah KPK dalam menindak para koruptor tersebut.
Tak cuma itu, PDIP bahkan memastikan jika ada kadernya yang terjaring OTT serta terbukti melakukan tindak korupsi akan dipecat.
Dikatakan Plt Sekjen PDI-P Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari Kompas.com, keputusan tersebut sedsai dengan kebijakan partai.
"Hal ini sesuai dengan protap partai yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia," katanya, Sabtu (17/6/2017).
Fakta Tentang OTT KPK di Mojokerto, 3 Sosok Penting DPRD Diringkus!
Tak cuma itu, Basarah juga mengatakan pemberhentian tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia.
"Salah satu tujuan pemberhentian otomatis bagi tersangka OTT KPK dari kader PDI Perjuangan juga ingin memunculkan efek jera bagi penyelenggara negara yang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di manapun," ucap Basarah.
Jumat (16/6/2017) kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Mojokerto.
Lima orang yang juga termasuk tiga petinggi DPRD Mojokerto diamankan dalam operasi tersebut.
Jokowi: Kita Perlu KPK yang Kuat, KPK yang Independen!
Berkaitan dengan hal tersebut, Basarah menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
"Dari informasi yang kami terima diduga tersangka menerima suap 30 juta yang alasannya untuk keperluan Lebaran," ujar Basarah.
Dalam operasi semalam, penyidik KPK melakukan operasi di kantor DPRD Mojokerto.
"Iya di DPRD Mojokerto," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, Sabtu (17/6/2017).
Informasi terakhir yang dihimpun dari Tribunnews.com, dalam OTT kali ini, KPK menggeledah dan menyegel tiga ruangan.
Adapun tiga ruangan yang disegel itu adalah ruang pimpinan DPRD, sekretaris DPRD, dan Komisi III DPRD.
Dikatakan jubir KPK Febri Dinasyah, OTT KPK kali ini berkaitan dengan unsur legislatif daerah.
"Ada dari unsur legislatif daerah," kata Febri.
Sayangnya, hingga saat ini KPK belum juga memberikan keterangan pasti soal kasus tersebut.
"Memang ada kegiatan OTT tim KPK di Mojokerto kemarin menjelang tengah malam. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah pemeriksaan dilakukan," kata Febri seperti dikutip dari Surya Malang, Sabtu (17/6/2017). (Tribunwow.com/Dhika Intan)
