Disebut sebagai Alat Pemerintah untuk Pembalasan, Begini Tanggapan Pihak KPK
Terseretnya nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan menuai kritikan.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Maya Nirmala Tyas Lalita
TRIBUNWOW.COM - Terseretnya nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dalam kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menuai kritikan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub menuding jika penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lepas dari kondisi perpolitikan.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan jika KPK memperlakukan semua orang sama di mata hukum.
Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tak pandang apapun partainya, oposisi maupun koalisi.
Politisi PAN Sebut KPK Jadi Alat Pembalasan Bagi Orang yang Kritis pada Pemerintah
Febri mengungkapkan jika apa yang disampaikan KPK di persidangan Tipikor merupakan fakta hukum.
Untuk itu KPK meminta hal tersebut tidak dibawa-bawa ke ranah politis.
"Yang kita sampaikan di persidangan dan dapat disimak secara terbuka adalah fakta-fakta hukum. Sebaiknya KPK tidak ditarik pada kepentingan politik tertentu," kata Febri, melalui pesan tertulis kepada KOMPAS.com, Minggu (4/6/2017).
Febri juga mengungkapkan jika kasus korupsi Alkes yang ditangani merupakan kasus yang serius, lantaran kasus korupsi ini justru terjadi saat wabah flu burung menyerang.
Korupsi ini juga merugikan negara sebesar negara Rp 6.148.638.000.
Febri meminta kepada semua pihak untuk mendukung langkah KPK dalam menangani kasus ini.
Blak-Blakan, Fahri Hamzah Beberkan Sosok Amien Rais yang Sebenarnya!
"Dugaan kerugian keuangan negara hampir setengah dari nilai proyek jika dikurangi pajak. Justru kita harapkan semua pihak mendukung pengungkapan kasus ini," ujar Febri.
KPK Alat Pembalasan kepada Orang yang Kritis ke Pemerintah
Sebelumnya, politisi PAN, Muslim Ayub mempertanyakan kenapa yang disoroti adalah aliran dana ke Amien Rais.
Padahal terkait aliran dana dari korporasi, menurutnya tidak mungkin jhanya dari satu korporasi untuk satu subjek hukum saja. Korporasi tersebut pasti melakukan transaksi ke banyak pihak.
"Tapi kenapa yang disorot hanya aliran dana ke Pak Amien?" kata Ayub saat dihubungi KOMPAS.com, Minggu (4/5/2017).
Ayub menilai jika jaksa KPK yang berasal dari Kejaksaan Agung tidak bisa dipisahkan dari situasi politik yang saat ini berkembang.
Menurutnya ada kemungkinan jika kejaksaan dan KPK dijadikan sebagai alat dari kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan.
"Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan," ucap anggota Komisi III DPR ini.
Sikap Amien Rais yang langsung melakukan jumpa pers menurut Ayub merupakan perwujudan jika Amien tak menerima uang hasil korupsi.

(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)