Potret Anies Baswedan Saat Jabat Mendikbud Tiba-tiba Jadi Kontroversi Jelang Putaran Kedua

TRIBUNWOW.COM - Sosok calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan, diangap oleh beberapa kalangan sebagai orang baik yang pantas memimpin kementerian di sektor pendidikan.

Nyatanya, Anies hanya bertahan selama dua tahun di Kementerian Pendidikan RI.

Isu yang berhembus Anies gagal memimpin birokrasi sehingga kemudian di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Direktur Lembaga Pemantau Akuntabilitas Pendidikan (LPAP) Abi Rekso mengungkapkan kinerja Anies dinilai buruk.

“Jika dibanding masa M. Nuh, key performance index (KPI) Anies tampak buruk saat masa transisi,” jelas Abi dalam dialog publik “Relasi Indeks Prestasi Pendidikan dan Dugaan Praktik Korupsi” di Jakarta, Senin (13/3/2017), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca: Viral! Foto Anies Baswedan Bersama Tommy Soeharto dan Habieb Rizieq, Netizen Sebut Ngeri!

LPAP merupakan lembaga yang mengawal Nawacita dalam implementasi pendidikan nasional dan mendorong akuntabilitas serta profesionalisme birokrasi pendidikan.

Sehingga LPAP bisa melihat KPI sebagai indikator keberhasilan.

Menurut Abi, KPI diukur berdasarkan indikator kompetensi guru, indeks prestasi sekolah dan angka perkelahian siswa.

Sedangkan pada masa Anies, grafiknya menurun, sulit, bahkan untuk kembali menyetarakan ke masa M Nuh tidak sampai.

Kinerja Anies juga terbilang buruk dalam menghilangkan gejala puritanisme di sekolah-sekolah.

“Sebagai tokoh pluralisme, tidak ada perubahan signifikan pada masa Anies,” papar Abi lebih lanjut.

LPAP mengukur indeks perbandingan pluralisme di sekolah-sekolah menengah di Jakarta, seperti keharusan membaca Al-Quran dan siswa perempuan berhijab.

LPAP juga menyoroti dugaan praktik korupsi Anies, seperti proyek pengadaan VSAT (Very Small Aperture Terminal) yang diduga melibatkan adik Anies (Rasyid Baswedan) dan kelebihan dana sertifikasi guru sebesar Rp 23,3 T.

“ICW merilis adanya manipulasi 381 proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp 942 M pada masa Anies,” rinci Abi.

Hal senada juga disampaikan peneliti anggaran Seknas FITRA Gulfino Guevarrato.

“Riset FITRA menunjukkan besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen tidak direalisasikan dengan baik di daerah-daerah,” kata Gulfino.

Belanja langsung atau program rata-rata di bawah 30 persen, sebagian besar habis untuk belanja tidak langsung atau biaya pegawai.

Baca: Bikin Adem! Ketika Ahok dan Anies Kompak Tanggapi Kasus Penolakan Salat Jenazah

Peneliti LIPI Anggi Afriansyah juga mengkritik tentang kebijakan Anies yang dirasa terjebak pada populisme.

Sehingga kebijakan setiap pergantian rezim atau menteri, termasuk Anies sering terjadi diskontinuitas.

“Menteri-menteri baru terjebak pada populisme, seperti Anies mengajak orang tua mengantar anak ke sekolah, tetapi bagaimana kalau si anak tidak punya orang tua?” kritik Anggi.

Apalagi di era media sosial, menteri-menteri sibuk mencari popularitas.

Baca: Anies Baswedan Ingatkan Agar Pilkada DKI Jakarta 2017 Tidak Merusak Persatuan

Kinerja Anies Baswedan sebagai Mendikbud selama 2 tahun

Melalui portal jakartamajubersama.com, tim pemenangan Anies-Sandie memaparkan terkait beberapa isu mengenai kinerja Anies selama menjadi Mendikbud.

Portal tersebut diketahui merupakan portal dari paslon Gubernur DKI JAkarta nomor urut 3, Anies-Sandi.

Dalam sebuah artikel memaparkan selama menjadi Meendikbud, Anies mungkin terlihat tidak memiliki gebrakan inovatif yang besar.

Tapi semua masyarakat tentu ingat akan Gerakan Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Penghapusan MOS yang sering berujung pada korban, membuat UN bukan sebagai standar kelulusan, Gerakan Sekolah Aman, dimana masalah kekerasan di sekolah baik oleh siswa maupun guru adalah menjadi masalah pendidikan.

Apa yang dilakukan Anies mungkin terlihat kecil, namun sebenarnya hal tersebut menjadi dasar bagi pendidikan karakter yang ingin diterapkan di sekolah-sekolah.

Baca: Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Korupsi Rp 146 Miliar, Anies Baswedan: Ini Ujian

Anies sering mendapat pertanyaan, apa yang dikerjakannya dalam 2 tahun?

"Sebetulnya enak kalau menjadi Menteri Pekerjaan Umum, karena langsung ngerjainnya jembatan, tol, keliatan. Tapi kalau pendidikan maka yang dilakukan di ruang kelas, ruang pendidikan, efeknya panjang, dikerjakannya sekarang," terang Anies.

Mengenai penerbitan buku, itu semua sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di lingkungan Kemendikbud.

Buku tersebut bukan hasil karya tulis pribadi menteri atau pribadi lain.

Buku itu adalah karya instansi Kemendikbud yang bisa direvisi dan diterbitkan kapan saja oleh instansi Kemendikbud.

Mengenai Tunjangan Profesi Guru yang bukan anggaran kemdikbud, tapi anggaran transfer daerah di Kemenkeu.

Justru inisiatif untuk merevisi anggaran dan tidak mencairkan anggaran yang kelebihan itu datangnya dari Kemendikbud yang saat itu dipimpin Anies.

Surat Kemendikbud tersebut telah dikirim oleh Sekjen Kemdikbud ke Kemenkeu, lalu Kemenkeu menindaklanjutinya sesuai dengan surat Kemdikbud. (TribunWow.com/Tinwrotul Fatonah)