Pemilu 2019

KPU Putuskan Tidak Undang Menteri pada Dua Debat Terakhir karena Usulan BPN, TKN: Tidak Dewasa

KPU memutuskan untuk tidak mengundang menteri pada dua debat trakhir. Para menteri masih bisa menghadiri debat malalui undangan dari BPN atau TKN.

KPU Putuskan Tidak Undang Menteri pada Dua Debat Terakhir karena Usulan BPN, TKN: Tidak Dewasa
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memutuskan untuk tidak mengundang Menteri Kabinet Kerja pada dua debat trakhir.

Keputusan tersebut diambil setelah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan keberatan atas diundangnya menteri pada debat.

Pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin juga sempat menyatakan bahwa sikap kubu Prabowo-Sandiaga tidak dewasa.

BPN, TKN dan Parpol Peserta Pemilu Tanda Tangani Perjanjian untuk Kampanye Terbuka

Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (23/3/2019), Pihak KPU mengatakan debat pemilihan presiden (pilpres) merupakan forum politik yang dianggap tidak tepat saat mengundang Menteri Kabinet Kerja.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menganggap mengundang menteri lewat undangan KPU adalah tindakan yang kurang tepat.

"Debat itu salah satu metode kampanye, sehingga debat adalah forum politik. Karena ini forum politik, maka para Menteri tidak tepat diundang oleh KPU," kata Wahyu Setiawan usai rapat pembahasan debat keempat, di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2019).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setelah evaluasi atas tiga debat yang sudah berlangsung.

Meski KPU telah memutuskan tidak mengundang para menteri, namun para menteri masih memungkinkan datang saat debat berlangsung.

Para menteri tetap diperbolehkan datang namun bukan melalui undangan KPU, tapi melalui undangan kubu peserta pemilu.

"Karena hakikatnya undangan itu kan terdiri dari dua jenis, yang pertama undangan KPU, kedua undangan yang dikelola oleh TKN dan BPN. Perkara nanti para menteri itu diundang dari alokasi undangan TKN atau BPN dipersilakan," ujar Wahyu.

BPN Keberatan Metro TV Jadi Media Penyelenggara Debat Pilpres, Dianggap Punya Tendensi Keberpihakan

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: AmirulNisa
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved