Kabar Tokoh

Raker Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid Perjuangkan Aspirasi Jamaah Umrah Terkait Rekam Biometrik

Hidayat Nur Wahid memperjuangkan aspirasi jamaah umrah terkait penundaan rekam biometrik

Raker Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid Perjuangkan Aspirasi Jamaah Umrah Terkait Rekam Biometrik
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid memperjuangkan aspirasi jamaah umroh terkait penundaan rekam biometrik 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid memperjuangkan aspirasi jutaan jemaah umrah terkait pemberlakuan rekam biometrik di rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI.

Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter-nya @hnurwahid, Senin (21/1/2019).

Di keterangan unggahannya, Hidayat menyebutkan bahwa dirinya tengah mengikuti raker Komisi I DPR RI yang diselenggarakan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam raker tersebut, Hidayat menginginkan pemerintah lebih serius untuk memperjuangkan aspirasi jutaan jemaah umrah.

Aspirasi itu terkait dengan pemberlakuan rekam biometrik sebagai syarat mendapatkan visa umrah.

Hidayat mengusulkan untuk menunda perekaman hingga sarana dan sumber daya manusia (SDM) terpenuhi.

Naik Kereta ke Surabaya, 12 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Berompi Oranye dan Tangan Diborgol

"Raker di Komisi 1 DPRRI dg Kemenlu,Kemenag,Kemenkumham & BKPM.

Agar pemerintah lebih serius perjuangkn aspirasi jutaan jemaah Umrah,terkait pemberlakuan rekam biometrik sbg syarat dapatkn visa Umrah.

Agar ditunda, sampai semua sarana, SDM dan yg mempermudah jemaah, dapat dipenuhi," tulis Hidayat.

Capture Twitter @hnurwahid, Senin (21/1/2019)
Capture Twitter @hnurwahid, Senin (21/1/2019) (Twitter @hnurwahid)

Dilansir oleh Tribun-Timur.com, Senin (21/1/2019), usulan penundaan tersebut turut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung.

Bukan tanpa alasan, Asril menyatakan kebijakan rekam biometrik mempersulit jamaah karena lokasi pelaksanaan rekam yang terbatas di sejumlah daerah.

Update Kasus Prostitusi Online: Kapolda Jatim Ungkap 20 Inisial Artis dan Model yang Diduga Terlibat

Lokasi yang terbatas dan tersebar membuat biaya pengeluaran jamaah semakin bertambah.

Permasalahan lain, perekaman biometrik sifatnya pribadi, sehingga dari segi keamanan perlu diutamakan dan dijamin.

Berdasar kekurangan tersebut, menunda pemberlakuan rekam biometrik dianggap sebagai solusi sehingga jamaah tidak merasa terbebani.

(TribunWow.com/ Nirmala)

Ikuti kami di
Penulis: Nirmala Kurnianingrum
Editor: Bobby Wiratama
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved