Kabar Tokoh

Fadli Zon Sebut Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi Jalan di Tempat

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, upaya pemerintah mendorong pemberantasan korupsi Indonesia jalan di tempat.

Fadli Zon Sebut Kinerja Pemerintah dalam Memberantas Korupsi Jalan di Tempat
Tribunnews.com
Wakil Ketua DPR RI 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, upaya pemerintah mendorong pemberantasan korupsi Indonesia jalan di tempat.

Bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendukung pemberantasan korupsi bisa dikatakan masih artifisial dan tak substantif.

Fadli Zon yang juga sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) mengatakan berdasarkan data indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional, pada 2017 Indonesia berada di peringkat ke-96 dengan skor 37.

"Skor tersebut sama dengan skor di 2016. Ironisnya, selain tak ada peningkatan skor, justru secara peringkat Indonesia turun dari 90 di 2016 menjadi 96 di 2017. Dari sini saja kita bisa melihat kinerja pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi jalan di tempat, bahkan tertinggal," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/12/2018).

Bahas Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Fahri Hamzah: Dirayakan Seperti Merayakan Hari Bahagia

Data tersebut menurut Fadli Zon mematahkan euphoria terhadap peningkatan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) dimana sejak awal 2018 hingga saat ini tercatat sudah ada 37 OTT.

"Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2016 yang hanya 19 OTT. Tapi faktanya indeks persepsi korupsi kita justru stagnan. Ini menandakan pemberantasan korupsi tak cukup melalui penindakan, tapi juga dibutuhkan komitmen pencegahan korupsi dalam berbagai aspek," katanya.

Fadli mengatakan, minimnya upaya pembenahan pemberantasan korupsi, diperburuk dengan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi di tubuhnya sendiri.

Ini tercermin dari terlibatnya sejumlah kementerian dan lembaga yang justru tersandung kasus korupsi besar.

Seperti kasus korupsi di Direktorat Pajak, Kejaksaan, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa.

Soal Pembangunan Infrastruktur Tanpa Utang, Erick Thohir: Saya Ingin Belajar dari Pak Sandiaga

"Berdasarkan data BKN 2018, terdapat 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat tindak korupsi. Dari jumlah tersebut, 98 PNS tercatat berada di instansi pusat. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama menjadi dua instansi dengan jumlah PNS yang terlibat korupsi tertinggi," jelas Fadli.

Tak hanya itu, menurutnya, korupsi juga terjadi pada proyek-proyek infrastruktur yang sedang dijalankan pemerintah.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved