Kabar Tokoh

Tanggapan Fahri Hamzah, Dahnil Anzar, dan Rocky Gerung soal Ucapan 'Politik Genderuwo' Jokowi

Setelah Jokowi menyebut politik genderuwo harus segera dihentikan, Fahri Hamzah, Dahnil Simanjuntak ikut memberikan komentarnya

Tanggapan Fahri Hamzah, Dahnil Anzar, dan Rocky Gerung soal Ucapan 'Politik Genderuwo' Jokowi
Fabian Januarius Kuwado
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Minggu (4/11/2018) 

TRIBUNWOW.COM - Dalam pidatonya seusai meresmikan tol di Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar  politikus menghentikan 'politik genderuwo'.

Penuturan itu diungkapkan Jokowi untuk mengedukasi masyarakat agar lebih matang dalam berpolitik dan memberikan suara.

Dilansir dari Tribunnews.com, istilah politik genderuwo diucapkan Jokowi sembari membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat pagi (9/11/2018).

Dalam percakapan itu Jokowi menyampaikan bahwa politikus harus menjadi poliitikus yang pakai etika politik baik.

Tanggapi Pernyataan Politik Genderuwo Jokowi, Raja Juli Antoni: Intinya Nakut-nakutin Rakyat

Menurut Jokowi, politikus harus menghilangkan propaganda menakutkan yang membuat ketakutan dan kekhawatiran.

"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masak masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya politik gerenduwa (genderuwo), nakut-nakuti," tambah Presiden.

Menanggapi istilah politik genderuwo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan komentar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Fahri menjelaskan bahwa yang mempunyai kapasitas menjadi genderuwo adalah pemerintah, bukan rakyat.

"Rakyat itu tidak punya kapasitas menjadi genderuwo atau sontoloyo. Yang punya kapasitas sontoloyo dan genderuwo itu pemerintah. Makanya harus kembali ke sendiri. Jadi ini menepuk air terpercik ke muka sendiri, sebenarnya begitu loh," ujar Fahri.

Fahri menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya tidak menyadari bahwa rakyat tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan opini atau pembelaan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved