Kasus Korupsi

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Meikarta, Bupati Bekasi Dicoret dari Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dicoret dari Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf karena terlibat kasus dugaan suap proyek meikarta.

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Meikarta, Bupati Bekasi Dicoret dari Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf
Warta Kota
Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, dinonaktifkan dari Partai Golkar karena tersandung kasus suap Meikarta. 

TRIBUNWOW.COM - Juru BicaraTim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan telah mengeluarkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, dari struktur Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat.

Hal itu terkait ditetapkannya Neneng sebagai tersangka kasus suap terkait proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantas Korupsi pada Senin (15/10/2018), dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com.

Ace Hasan mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Daerah Jabar, Dedi Mulyadi, terkait pergantian Neneng dari kepengurusan.

"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan ketua TKD Jawa Barat, kang Dedi Mulyadi, beliau bilang akan segera diganti dari kepengurusan tim di TKD Jawa Barat. Jadi kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah di Jawa Barat juga harus digantikan," kata Ace Hasan pada Selasa (16/10/2018).

Ace mengungkapkan akan terus menjalin komunikasi untuk membahas pengganti Neneng.

Politisi Golkar ini juga yakin ditetapkannya Neneng sebagai tersangka tidak mencoreng nama pertahana.

Genap Setahun Pimpin Jakarta, Anies Baswedan Nyatakan Syukur: Satu per Satu Janji Ditunaikan

"Saya kira enggak. Saya menyakini ini tidak akan mempengaruhi terhadap elektabilitas pak Jokowi sama sekali, karena tidak ada kaitannya langsung antara kasus Bu Neneng dengan pak Jokowi," jelas Ace Hasan.

Selain sanksi mudur dari barisan TKD Jawa Barat, Partai Golkar akan memecat Neneng jika pengadilan memutuskan Neneng bersalah.

"Partai Golkar memberikan sanksi yang tegas, yaitu menonaktifkan saudara Neneng Hasanah Yasin dari kepengurusan Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dilansir Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Ace mengatakan, sanksi ini diberikan sesuai dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani para Kepala Daerah yang berasal dari kader Partai Golkar tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved