Sri Mulyani Jelaskan Kondisi Perekonomian Indonesia Sekarang hingga Perkiraan Pemerintah ke Depan

TRIBUNWOW.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kondisi perekonomian Indonesia kini setelah menuai banyak polemik.

Hal itu dituliskan Sri Mulyani melalui akun Facebook miliknya, Sri Mulyani Indrawati, Jumat (14/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan jika perkembangan ekonomi kini sering terjad perubahan yang cepat secara global.

Perubahan ini dimulai dengan langkah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat yaitu suku bunga di Amerika Serikat dinaikkan, dan likuiditas dollar Amerika dikurangi atau diperketat.

"Selain itu kebijakan fiskal Amerika juga ekspansif dengan penurunan pajak dan belanja yang meningkat. Ditambah kebijakan perang dagang oleh Presiden Trump kepada Eropa dan China dengan kenaikan tarif barang impor ke Amerika Serikat.

Dampak dari kebijakan di Amerika Serikat dirasakan seluruh dunia dalam bentuk suku bunga dollar meningkat, arus modal ke seluruh dunia terutama ke negara berkembang dan emerging menurun, dan ketidakpastian perdagangan internasional," tulis Sri Mulyani.

Untuk menghadapi situasi global tersebut, Sri Mulyani mengatakan ada 4 aspek yang harus dijaga untuk menjaga stabilitas dan kelanjutan kemajuan perekonomian.

• Bandingkan dengan Yohana Yembise, Jokowi Sebut Menteri Susi Pudjiastuti Aktif dan Galak

Yang pertama adalah aspek sektor riel dengan Indikator pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Kedua, aspek Fiskal, yaitu APBN meliputi penerimaan, belanja negara dan pembiayaan

Ketiga, aspek Moneter serta sektor keuangan, dan keempat, aspek Neraca Pembayaran yaitu keseimbangan eksternal antara perekonomian Indonesia dengan dunia.

Menteri keuangan mengatakan walaupun berada dalam situasi global tersebut, di sisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini justru sedang mengalami akselerasi setelah mengalami tekanan merosotnya harga komoditas sejak 2015-2016.

Pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,17% di semester I 2018 tertinggi sejak 2014 dan tingkat pengangguran berada pada posisi 5,13% (terendah dalam dua dekade) dan tingkat kemiskinan pada 9,8% (terendah dalam dua dekade).

• Fadli Zon dan Ratna Sarumpaet Beri Tanggapan soal Demo Mahasiswa di Makassar yang Dibubarkan Paksa

"Dari sisi fiskal, penerimaan negara di semester I telah mencapai 52,48 % dari target, dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang membaik mencapai 14,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan di semester I 2017 yaitu 9,6%.

Realisasi penyerapan belanja negara sampai akhir Juli 2018 mencapai 51,5%, realisasi tranfer ke daerah dan dana desa sebesar 58,6 % dari pagu.

Defisit sampai akhir Juli 2018 sekitar 1,02 persen dan keseimbangan primer positif 46,4 triliun, suatu kemajuan kesehatan APBN yang luar biasa dibanding situasi 3 tahun terakhir.

Konsolidasi fiskal dikakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan global terhadap APBN dan meningkatkan ketahanan perekonomian.

Dari sisi moneter, inflasi sangat terjaga pada angka 3,2% di semester I 2018, dengan stabilitas inflasi terjaga selama 3 tahun terakhir dikisaran 3,5%.

Sektor keuangan juga menunjukkan situasi yang stabil dan membaik.

Hal ini tercermin dari tingkat kecukupan modal perbankan (CAR) yang mencapai 22% di triwulan II 2018, tingkat Non Perfoming Loan atau kredit macet yang tetap rendah sebesar 2,7%, dan pertumbuhan kredit mencapai 10,7% yang akan terus membaik.

Secara keseluruhan tahun 2018, rata-rata pertumbuhan kredit diperkirakan berada pada kisaran 10-12%," tulisnya.

Saat ini pemerintah tengah menggunakan kebijakan, instrumen dan pemihakan untuk mendorong ekspor, karena ini menyangkut daya saing perekonomian di Indonesia.

"Kebijakan memperbaiki pendidikan, termasuk memberikan bea siswa hingga pendidikan tinggi, kebijakan membangun infrastruktur listrik dan untuk konektivitas, dan kebijakan mempermudah dan menyederhanakan perijinan melalui One Single submission (OSS) dna perbaikan layanan kepabeanan adalah untuk menunjang daya saing dunia usaha dan ekspor," tambahnya.

Sementara untuk mengendalikan impor, pemerintah telah melakukan pengenaan pajak impor pada barang tertentu.

"Penggunaan biodisel B20 sebagai pengganti solar (untuk membatasi impor bahan bakar minyak), peningkatan penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur.

Pemerintah juga melakukan seleksi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor besar untuk ditunda

Pemerintah juga menggunakan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk investasi dalam negeri dalam rangka membangun instrumen hulu dan substitusi impor.

Upaya pengendalian impor dilakukan segera karena pertumbuhan impor meningkat pesat diatas 13,4% hingga Agustus 2018 diatas pertumbuhan ekspor yang hanya tumbuh diatas 5% pada periode yang sama."

Untuk perekonomian ke depannya, Menteri Keuangan bersama Bank Indonesia selaku penanggungjawab kebijakan moneter untuk stabilitas harga dan nilai tukar, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertanggungjawab menjaga kesehatan sektor keuangan dan perbangkan akan terus menjaga perekonomian melalui kebijakan fiskal dan sektor riel lainnya.

"Pemerintah tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi global dan kondisi perekonomian kita, seperti perkembangan perang dagang Amerika Serikat dengan China, Eropa dan negara lain.

Pemerintah akan memonitor dampak dari kebijakan yang telah diambil, misalnya kebijakan pengedalian impor, penundaan proyek dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya meminimalkan dampak negatif dilakukan dengan memacu sumber pertumbuhan lain, seperti investasi dalam negeri."

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)