Pilpres 2019

Polemik Video Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Tanggapan Parpol, Istana dan Kominfo

Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim, menuai polemik.

Polemik Video Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Tanggapan Parpol, Istana dan Kominfo
Capture YouTube
Potongan iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop 

TRIBUNWOW.COM - Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim, menuai polemik.

Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.

Para netizen pun tak sedikit yang memprotes. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tak seharusnya memasukkan iklan yang dinilai mereka sebagai kampanye.

Iklan pemerintah di bioskop direspons netizen. Ada yang pro, ada pula yang memprotesnya.
Iklan pemerintah di bioskop direspons netizen. Ada yang pro, ada pula yang memprotesnya. (Twitter)

Benarkah iklan seperti ini bisa dikategorikan sebagai kampanye bagi Jokowi yang akan kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2019?

Tanggapan Sekjen PDIP soal Kwik Kian Gie yang Disebut Jadi Penasihat Prabowo

Tanggapan parpol

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, iklan semacam itu layak untuk dihentikan penayangannya.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Alasannya, menurut dia, iklan itu tidak hanya menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi lebih menonjolkan sosok Jokowi. Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapapun yang menyaksikannya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, pemerintahannya tak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintahan Jokowi-JK.  Sebab, pemerintahan SBY menghindari hal- hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.

"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye Pemilu," ujar Syarif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved