Pilpres 2019

Sandi Sebut Koalisinya Tak Libatkan Kepala Daerah, Ridwan Kamil: Tolong Berkaca Pengalaman Pribadi

Ridwan Kamil angkat suara soal pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meminta gubernur untuk tidak terlibat dalam Pemilu 2019.

Sandi Sebut Koalisinya Tak Libatkan Kepala Daerah, Ridwan Kamil: Tolong Berkaca Pengalaman Pribadi
Humas Pemkot Bandung
Ridwan Kamil 

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara soal pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meminta gubernur untuk tidak terlibat dalam Pemilihan Presiden 2019.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Ridwan kamil meminta Sandiaga untuk berkaca pada pengalaman pribadinya yang pernah terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.

Padahal, status Sandi saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Sandiaga Uno yang terhormat tolong sebelum memberikan statement berkaca pada pengalaman pribadi. Pada 2018, dia datang ke Jawa Tengah menjadi jurkam Sudirman Said, datang ke Priangan jadi jurkam pasangan Asyik. (Saat itu), Beliau dalam kapasitas Wakil Gubernur, dalam kapasitas wakil publik," ucapnya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (12/9/2018).

Menurut Ridwan Kamil, pejabat daerah punya hak yang sama dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres selama tak melanggar hukum.

"Jadi ya yang penting enggak melanggar aturan, enggak melanggar hukum, kemudian jangan bawa nama institusi dan jabatan. Tolong melihat pada pengalaman pribadi," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya oleh Kompas.com, pada Selasa (11/9/2018), Sandiaga Uno menyatakan koalisinya tidak melibatkan kepala daerah dari partai pengusung untuk memenangkan mereka di Pilpres 2019.

"Kami, di koalisi Prabowo-Sandiaga, sudah perintahkan gubernur maupun kepala daerah, untuk fokus membangun wilayahnya, mereka punya tugas bangun ekonomi, pastikan harga terjangkau," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Sandiaga juga menuturkan, para kepala daerah telah melalui proses pilkada yang melelahkan.

Oleh karena itu, tambahnya, prosesnya tak perlu diperpanjang hingga Pilpres 2019.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber:
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help