Politikus PDIP Sebut Gerakan 2019 Ganti Presiden Merupakan Gerakan Politik

TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait terlibat perdebatan dengan politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera.

Perdebatan itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber dalam program Rosi, Kompas TV dengan tema 'Pelukan Menyatukan Jokowi-Prabowo', Kamis (30/8/2018).

Hal ini bermula saat Mardani Ali Sera penggagas #2019GantiPresiden mengatakan jika gerakan tersebut legal dan sah.

"Di sini saya jelaskan, apa tujuannya (Gerakan 2019 Ganti Presiden), apa landasannya, apa yuridis dan sosiologisnya, dan gerakan ini adalah gerakan legal sah karena ingin mengganti presiden pada 17 April 2019 jam 07.00 pagi sampai jam 13.00 sesuai dengan UU yang berlaku," kata Mardani.

Ia juga menambahkan bahwa gerakan yang ia dengungkan itu tidak terkait dengan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).

Maruarar Sirait pun mendebat pernyataan Mardani dengan menyebut bahwa gerakan tersebut bukan gerakan sosial.

"Tadi kan dijelaskan bahwa itu gerakan sosial, gerakan sosial kok yang inisiatif Mardani, anggota DPR dan pengurus PKS, di mana sosialnya gitu? Ngaku saja ini gerakan politik gitu, saya akan menghargai anda, jantan gitu lho,' ujar Maruarar.

"Jangan juga bilang itu gerakan sosial terus itu dampaknya nggak bisa dikelola, terus anda buang badan sekarang dengan dampak begitu. Enggak bisa gitu dong," tambahnya.

• Indonesia Raih 30 Emas, Roy Suryo Klarifikasi Ucapannya Sebelum Asian Games yang Dianggap Pesimis

"Bukannya tak bisa dikelola, saya cuma minta waktu sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sistem..," sahut Mardani.

Maruarar kembali menegaskan bahwa yang dilakukan Mardani bukan gerakan sosial dan merupakan gerakan politik.

Mardani menjawab jika Gerakan 2019 Ganti Presiden adalah gerakan politik maka akan terbentuk kanal-kanal di dalamnya.

"Kalo sekarang, teman-teman ini lagi menyampaikan pendapat, ada catatan terhadap pemerintah sekarang, karena itu mereka ingin deklarasi," jawab Mardani.

"Dia bilang itu gerakan sosial, kalau ada dampaknya ya tanggung jawab. Terus kalau ada apa-apa dia nggak mau tanggung jawab di masyarakat, tanggungg jawabnya cuma dalam buku itu, ya enggak bisa dong," sahut Maraurar.

Mardani pun mengatakan buku yang ia tulis berjudul #2019GantiPresiden adalah bentuk tanggung jawabnya yang sesuai dengan koridor demokrasi.

• Sandiaga Uno Sambangi Amien Rais di Yogyakarta, Ini yang Mereka Bicarakan

Maruarar menyahut dengan mengaitkan gerakan itu dengan hasil survei elektabilitas PKS yang disebutnya rendah.

"Sudah lah saya mengerti bahwa PKS itu surveinya rendah sekali, untuk selamat untuk itu ya musti bekerja dengan luar biasa, cari perhatian, tapi sudah nggak naik-naik juga," ujar Maruarar.

"Ya nanti kita buktikan, kalau mau kayak gini, PDIP juga dalam tiga kali pilkada serentak nilainya rendah," sahut Mardani.

"Jauh sekali dengan PDIP juga," ujar Maruarar mendebat.

Mardani pun hanya membalas dengan tertawa lebar.

Lihat video lengkapnya berikut ini di menit ke 41 hingga 43.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, calon Wakil Presiden pendamping Jokowi, Ma'ruf Amin enggan mengomentari soal polemik 2019GantiPresiden.

Ma'ruf tak banyak berkomentar soal tagar yang diinisiasi oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Menurut Ma'ruf, nanti ada pihak yang akan menanggapi polemik 2019GantiPresiden.

"Itu nanti ada yang menanggapi lah. Yang menanggapi itu siapa ya kita artinya..," ucap Ma'ruf di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018) yang dikutip dari TribunNews.

• Jusuf Kalla Harap Tak Ada Lagi Caci Maki di Pilpres 2019

Gerakan 2019GantiPresiden sedang ramai jadi perbincangan publik.

Terutama setelah, sejumlah massa menolak kedatangan aktivis gerakan 2019GantiPresiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, Riau, Sabtu pekan lalu.

Massa mengepung bandara dan memaksa Neno kembali ke Jakarta.

Sementara itu, massa aksi 2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan pihak yang kontra di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan berujar gerakan 2019GantiPresiden tidak termasuk kampanye.

Gerakan itu, dinilai ekspresi politik masyarakat menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Sementara Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, menyebut aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden adalah makar.(TribunWow.com/Tiffany Marantika)