Pemilu 2019

Tak Lolos Seleksi Caleg Sementara, Mohammad Taufik Gugat KPU ke Banwaslu DKI Jakarta

Tak masuk dalam daftar Calon Legislatif, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta gugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta ke Banwaslu DKI Jakarta.

Tak Lolos Seleksi Caleg Sementara, Mohammad Taufik Gugat KPU ke Banwaslu DKI Jakarta
KOMPAS.com/JESSI CARINA
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik 

TRIBUNWOW.COM – Tak masuk dalam daftar Calon Legislatif, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, akan gugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta ke Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) DKI.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (10/8/2018), Taufik menganggap langkah KPU DKI yang tidak memasukkan namanya dalam daftar calon legislatif sementara merupakan sengketa pemilu.

"Kalau itu, saya ajukan gugatan juga ke Bawaslu sebagai sengketa pemilu," ujar Taufik ketika dihubungi, Kamis (9/8/2018).

Jokowi Tunjuk Maruf Amin Jadi Cawapresnya, Mahfud MD: Saya Tidak Kecewa, Kaget Saja

Taufik menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA) yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftarkan sebagai caleg.

Sampai sekarang, putusan atas gugatan Taufik memang belum keluar.

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta, Nurdin, memastikan tidak ada nama Mohamad Taufik di dalam Daftar Calon Sementara (DCS), diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Maruf Amin Akan Bantu Joko Widodo Sekuat Tenaga: Yang Utama Menjaga Kedamaian dan Keamanan

"Nama (Taufik) udah enggak ada, kan, dari hasil verifikasi kemarin dia sudah tidak memenuhi syarat," kata Nurdin.

Nurdin menyatakan, pihaknya akan menetapkan DCS pada 12 Agustus dan mengumumkan nama-namanya hingga 16 Agustus.  

KPU DKI sebelumnya mengirimkan surat kepada Partai Gerindra untuk mengganti nama Taufik dengan bakal caleg lain, sebab Taufik merupakan mantan napi korupsi. 

"Kalau sampai tanggal 12 Agustus tidak ada keputusan MA, berarti tidak ada nama Taufik," kata Nurdin.

Diwartakan TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (4/7/2018), larangan mantan terpidana korupsi untuk turut serta jadi caleg tertuang dalam PKPU, dalam Bab II Pengajuan Bakal Calon Bagian Kesatu Umum, yang telah ditetapkan Ketua KPU, Arief Budiman di DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

Sindir Prabowo, Andi Arief: Yang Memiliki Masalah Besar soal Ekonomi Sebaiknya Jangan Berpolitik

Pada Pasal 4 ayat 3, disebutkan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

KPU RI menyamakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku tindak pidana korupsi berada di tingkatan yang sama.

Yaitu, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai caleg di setiap tingkatan.

“Substansinya sama. Mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak boleh nyaleg,” ucap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help