Pemilu 2019

Dampingi Prabowo dalam Pilpres 2019, Haruskah Sandiaga Uno Mundur dari Jabatan Wakil Gubernur DKI?

Diumumkan jadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo, Sandiaga uno tak diwajibkan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur.

Dampingi Prabowo dalam Pilpres 2019, Haruskah Sandiaga Uno Mundur dari Jabatan Wakil Gubernur DKI?
Tribunnews.com
Sandiaga Uno Wakil Gubernur DKI Jakarta 

TRIBUNWOW.COMSandiaga Uno telah sah diumumkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto selaku calon presiden (Capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Padahal, Sandiaga masih mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Anies Baswedan.

Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan, "Apakah Sandiaga harus mundur dari jabatannya tersebut untuk maju Pilpres 2019?".

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Bahtiar, hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Ia mengatakan, seorang kepala daerah yang mengikuti pilpres, cukup cuti kampanye atau berhenti sementara waktu untuk keperluan kampanye.

Faisal Basri: Tiba saatnya Pasangan Capres-Cawapres Tawarkan Program Nyata

"Dalam Undang-undang pemilu, kalau kepala daerah (ikut Pilpres) enggak harus mundur. Ini kan masih dalam kamar eksekutif, jadi hanya cuti saja, izin saja," kata Bahtiar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Bahtiar mengatakan, cuti kampanye hanya diizinkan satu hari selama satu pekan hari kerja, jika berhenti sementara, kepala daerah akan dibebastugaskan selama masa kampanye.

 "Pilihannya dua-duanya bisa. Bisa cuti, kalau cuti kan nggak bisa tiap hari, kalau mau full (kampanye) kan berhenti sementara," terangnya seperti dikutip TribunWow.com.

Sandiaga Uno Resmi Ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Cawapresnya

Jika kelak kepala daerah tersebut kalah dalam pilpres, lanjut Bahtiar, maka ia bisa kembali ke jabatannya sebagai kepala daerah.

Selama kepala daerah mengikuti pemilihan dalam lingkup eksekutif, ia tidak diwajibkan untuk mundur.

Berbeda jika kepala daerah mengikuti pemilihan legislatif, maka ia diharuskan berhenti.

Aturan mengenai cuti kampanye dan berhenti sementara kepala daerah tersebut tertuang dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendeklarasikan diri menjadi capres.

Sementara Sandiaga Salahuddin Uno ditunjuk sebagai cawapres, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Kamis (9/8/2018) malam.

Mahfud MD: Keputusan Jokowi adalah Realitas Politik, Saya Maklumi, Tak Perlu Merasa Bersalah

Deklarasi ini diumumkan resmi oleh Prabowo Subianto di kediamannya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. 

"Pada saat ini baru saja pimpinan dari tiga partai politik yaitu, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024," ungkap Prabowo Subianto.

Rencananya, kedua pasangan calon itu akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (10/8/2018) setelah salat Jumat. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved