Pemilu 2019

KPU Umumkan Kategori Pemilih pada Pemilu 2019

KPK adakan pertemuan untuk membahas jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KPU Umumkan Kategori Pemilih pada Pemilu 2019
kpu.go.id
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menggelar uji publik rancangan Peraturan (KPU) untuk Pemilu 2019. 

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menggelar uji publik rancangan Peraturan (KPU) untuk Pemilu 2019 di Harris Vertu Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Diberitakan TribunWow.com dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kpu.go.id, Selasa (7/8/2018), pertemuan ini salah satunya membahas jenis pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Di pasal 6 rancangan PKPU tersebut disebutkan bahwa kategori pertama pemilih yang bisa memberikan hak suaranya adalah pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan.

“Sesuai dengan model A.3-KPU,” jelas Komisioner KPU Ilham Saputra saat menjadi pemapar uji publik dua PKPU di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Hadar Nafis Minta KPU Lebih Perhatikan Pemungutan Suara di RS, Rutan, dan Jompo

Kategori kedua adalah pemilih pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pemilih yang masuk dalam DPTb sendiri adalah mereka yang karena kondisi tertentu tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS asal dan memberikan suaranya di TPS lain atau TPS luar negeri (TPSLN).

“Tapi sebelumnya mereka melapor dulu dan mengurus formulir pindah memilih (form A5) yang ditunjukkan berikut KTP-el nya kepada KPPS saat akan memilih,” jelas Ilham.

Khusus bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb, Ilham menjelaskan bahwa mereka masih dapat memberikan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan KTP-el kepada KPPS dan didaftar dalam DPK, kedalam formulir model A.DPK-KPU.

Pasca Gempa, Kegiatan Operasional Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Berjalan Normal

“Tapi hak pilihnya hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW yang sesuai alamat yang tertera dalam KTP-el. Serta penggunaan hak pilih dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS,” tambah Ilham.

Selain itu pertemuan ini juga membahas mengenai dua rancangan PKPU, yaitu tentang pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, nantinya rekapitulasi penghitungan perolehan suara akan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkatan terkecil hingga ke pusat.

Tangis Hanum Rais Pecah saat Memohon Ustaz Abdul Somad Maju Jadi Cawapres Prabowo

Supaya efektif, KPU berencana untuk menyatukan pemungutan dan penghitungan suara di dalam dan di luar negeri.

Menurut Arief, PKPU yang ada saat ini dirancang dengan mengikuti desain undang-undang.

Dari proses uji publik, KPU berharap akan mendapat masukan mengenai rancangan PKPU dari pihak terkait untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi KPU, pemerintah, dan DPR menggelar rapat mengenai rancangan PKPU, sebelum kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Ini untuk menyempurnakan yang akan segera kami kirimkan ke pemerintah DPR untuk dilakukan konsultasi dan kami kirim ke Kemenkumham untuk dilakukan pengundangan," tutur Arief. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved