3 Fakta Mengenai Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden, dari Alasan hingga Pernah Ditolak MK

Sejumlah fakta mengenai gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi.

3 Fakta Mengenai Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden, dari Alasan hingga Pernah Ditolak MK
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNWOW.COM - Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, pasal tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Artinya, tidak ada partai politik yang bisa sendirian dalam mengusung pasangan calon.

Sejumlah tokoh politik menilai putusan MK soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold justru akan membatasi munculnya calon alternatif dalam Pemilu Presiden 2019.

Dihimpun dari Kompas.com, berikut sejumlah fakta mengenai gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke MK:

Oliver Kahn: Jika Saya Pelatih Jerman, Jelas Saya Akan Pasang Ter Stegen sebagai Kiper Utama

1. Alasan gugatan

Salah seorang penggugat, Hadar Nafis Gumay mengatakan, gugatan pasal tersebut diajukan demi perbaikan kesesuaian sistem pemilihan dengan sistem ketatanegaraan.

"Dan memperhatikan penuh kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi kita," ujar Hadar melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Hadar sadar waktu pengujian pasal tersebut mepet dengan tahapan Pemilihan Presiden 2019.

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar pada tanggal 4-10 Agustus 2018.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Rekarinta Vintoko
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: KOMPAS
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help