MS Kaban Sebut Larangan Penggunaan Kata 'Pribumi' Perlu Dicabut

Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban menanggapi keputusan Hakim yang menolak gugatan perdata terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

MS Kaban Sebut Larangan Penggunaan Kata 'Pribumi' Perlu Dicabut
TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA
MS Kaban 

TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban memberikan tanggapannya terkait keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata yang diajukan Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tafsir Sembiring dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).

Ramai Dikabarkan Pacaran, Nick Jonas Beri Komentar Manis di Instagram Priyanka Chopra

Gugatan ini diajukan atas perkataan Anies yang menyebut kata " pribumi" saat pidato yang disampaikan sebelum dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017.

Namun gugatan itu akhirnya ditolak hakim, karena antara pihak tergugat dan penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara pribadi sehingga dinilai tidak masuk dalam hukum secara perdata.

Dari pertimbangan hakim tersebut, pihak penggugat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau mengajukan gugatan baru dengan mekanisme citizen law suit.

Tak Bisa Sembarang Terima Endorse, Anji Ngaku Lebih Suka Promosikan Barang yang Disuka Tanpa Bayaran

Menanggapi keputusan hakim tersebut, MS Kaban melalui akun Twitternya, @hmskaban, menilai jika keputusan itu adalah tepat. 

Dirinya juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut larangan penggunaan kata 'pribumi'.

Menurutnya, Indonesia akan makmur sia-sia tanpa adanya 'pribumi'. 

"Hakim menolak gugatan kata Pribumi pada pidato Anis Baswedan adalah sangat tepat jika PYM Pres Jkwi mencabut Keppres Pres BJ Habibie yg melarang penggunaan kata PRIBUMI.Tionghoa saja ada keppres nya kok Pribumi dilarang. Indonesia makmur sia2 tanpa Pribumi, tulis MS Kaban, Selasa (5/6/2018). 

Risma Keberatan THR PNS dari APBD, Ferdinand Hutahaean Ngelus Dada, Terus Iki Kudu Piye Pak Pres?

Untuk diketahui, larangan penggunaan kata 'pribumi' dan 'keturunan' diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Penggunaan kata pribumi dan non-pribumi diganti dengan kata Warga Negara Indonesia.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan jika aturan itu untuk semua warga dan pejabat negara.

"Semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi, itu UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis," ujar Sumarsono, Selasa (17/10/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.

"Lebih tepat sebut WNI," tandas Sumarsono. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)

Ikuti kami di
Penulis: Rekarinta Vintoko
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved