Bom di Surabaya

Revisi UU Antiterorisme 2 Tahun tak Rampung, Kadiv Advokasi Demokrat: Ini soal Rebutan Kuasa

Kadiv Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean turut menanggapi sejumlah tudingan, yang menyebut DPR lamban karena RUU Antiterorisme tak selesai.

Revisi UU Antiterorisme 2 Tahun tak Rampung, Kadiv Advokasi Demokrat: Ini soal Rebutan Kuasa
kolase/tribunwow
Ferdinand Hutahaen 

TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Ferdinand Hutahaean turut menanggapi sejumlah tudingan, yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lamban karena revisi UU Antiterorisme tak kunjung selesai.

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitternya yang diunggah pada Senin (14/5/2018).

Awalnya, Ferdinand Hutahaean menyebut jika negara gagal dalam melindungi warganya, akibat insiden bom di Surabaya.

@LawanPoLitikJKW: Knp ya narasinya jd di seputar "Kami Tidak Takut" ?

Ini bukan soal takut tidak takut. Tapi soal negara yang wajib melindungi warganya. Kata GAGAL layak disematkan.

Semua ini imbas dr sikap pemerintah.

Jgn jd hilang tanggung jawab akibat narasi tak pantas.
#BomSurabaya

Gerindra Sebut Pemerintah yang Tunda RUU Antiterorisme karena Belum Sepakat soal Definisi Teroris

Postingan itu kemudian dikomentari oleh akun @korankampung yang menuding jika Demokrat punya peran dalam lambatnya pengesahan RUU Antiterorisme.

@korankampung: dan peran partai lu di pelambatan pembahasan RUU Teroris yah?

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand Hutahaean lantas mengatakan jika bukan DPR yang tidak menuntaskan RUU ini, melainkan dari sisi pemerintah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Lailatun Niqmah
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help