Reaksi Mahfud MD Saat Wiranto Meminta KPK Tunda Pengumuman Tersangka Calon Kepala Daerah

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD bereaksi saat tahu soal Wiranto yang meminta untuk menunda calon kepala daerah yang jadi tersangka KPK

Reaksi Mahfud MD Saat Wiranto Meminta KPK Tunda Pengumuman Tersangka Calon Kepala Daerah
kolase/tribunwow
Mahfud MD dan Wiranto 

TRIBUNWOW.COM - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD bereaksi tak terduga saat tahu sola Wiranto yang meminta untuk menunda calon kepala daerah tang akan ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @mohmahfudmd, ia menuliskan reaksinya, Senin (12/3/2018).

Diketahui, KPK akan menetapkan sejumlah calon kepala daerah menjadi tersangka korupsi.

Terkiat hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

VIRAL: Soal Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, Fahri Hamzah: KPK Terlibat Politik, Jangan Main Api

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Sehingga, Wiranto menyampaikan afar pengumuman tersangka KPK agar diundur setelah pilkada selsai.

Menangapi berita itu, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu, memosting sebuah cuitan soal aksi Wiranto yang menginginkan agar KPK tunda pengumuman calon pilkada yang menjadi tersangka KPK.

VIRAL: 8 Tahun Kemesraan Ben Joshua dengan Istri hingga Reaksi Nagita Slavina Bertemu 4 Mantan Raffi Ahmad

"Wiranto Minta KPK Tunda Pengumuman Tersangka Cakada"

Melihat postingan tersebut Mahfud MD hanya membalas 1 kata tanpa emot apapun.

Cuitan yang dilontarkan Mahfud MD seakan-akan menunjukkan ekspresi terkejut.

"Haaah?" tulisnya

Netizen yang melihat postingan tersebut sontak meninggalkan komentar:

@Syarman59: Harusnya Calon Kepala Daerah tersangka korupsi harus di diskualifikasi.
#RevisiUUPilkada

@ferypurnamaajie: Kenapa kalo bermasalah musti ditutup2i? Rakyat itu mau pilih pemimpin yg amanah, bisa dipercaya. Nah kalo gini, bisa jadi rakyat jadi milih pemimpin brengsek.

VIRAL: Manfaat Pasta Gigi Atasi Jerawat hingga Costumer Minum Masker Wajah, Chatnya Bikin Ngakak!

@Marsuci4: Timang-bijaksana-luruskan indonesia bebas noda.

@mqosim12: Sudah mulai ingkari anti korupsi demi balon bedebah ..mau di bawa kemana bangsa ini jika yang terpilih para mafia korupsi?..mikir kalau masih waras.

@MrJunianto: Wah luar biasa itu orang, ngga bisa begitu dong. Ngga adil.

@RudyNico: Harusnya pemerintah@jokowi tidak ikut intervensi KPK utk menetapkan calon kepala daerah sbg tersangka dugaan tindak pidana korupsi.@PolhukamRI ,@DivHumas_Polri ,@KPK_RI krn akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

POPULER: Fahri Hamzah: KPK Akan mengumumkan Calon Tersangka yang Jadi Kandidat Kepala Daerah, Luar Biasa

@Okky20122702: Apa gak jdi masalah pak? Klo di pilkada menang ga lama kemudian ternyata tersangkut korupsi dan jadi tersangka.. Apa pendukungnya ga ngamuk tuh? #mikir

Terkait dengan hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bakal melakukan pertemuan dengan KPK terkait permintaan Menkopolhukam untuk menunda pengumuman "tersangka" untuk calon atau pasangan calon yang berlaga pada Pilkada serentak 2018.

"Nanti detailnya kita (KPU dan KPK) akan ketemu lagi. Terakhir kita ketemu dengan rapat di komisi II," ujar Arif di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Meski demikian, ujar Arief, KPU menghargai kewenangan masing-masing lembaga, mengingat menetapkan tersangka bukan masuk dalam ranah KPU.

"Ya enggak apa-apa itu, kan kewenangan KPK. Kita menghargai dan menghormati," kata Arief.

Dikatakannya, persoalan tersebut menurutnya sudah dibahas sebelumnya. (TribunWow.com/Woro Seto)

Baca juga: Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat: Mengganti Presiden Itu Memang Berat

Ikuti kami di
Penulis: Woro Seto
Editor: Woro Seto
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved