Heboh Pengakuan La Nyalla tentang Mahar Politik, KPK: Mahar Politik akan Mencederai Proses Demokrasi

Febri menyatakan, adanya mahar politik dan politik uang itu juga akan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi ke depannya.

Heboh Pengakuan La Nyalla tentang Mahar Politik, KPK: Mahar Politik akan Mencederai Proses Demokrasi
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). Febri Diansyah mengungkapkan bahwa KPK tengah mempertimbangkan mengambil langkah untuk memasukkan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menyatakan mahar politik dan politik uang dalam suatu proses pemilihan umum dapat mencederai proses demokrasi.

"Kalau kemudian dalam prosesnya itu ada mahar politik atau ada politik uang, tentu itu akan mencederai proses demokrasi itu sendiri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Febri menyatakan, adanya mahar politik dan politik uang itu juga akan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi ke depannya.

Pasalnya, jika untuk menjadi kepala daerah butuh 'ongkos mahal', maka ketika terpilih kepala daerah itu berpotensi melakukan korupsi.

"Kalau biaya politik masih mahal, tentu saja kepala daerah akan berisiko melakukan korupsi kembali," ujar Febri.

Kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, bisa dijerat dengan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor.

Ia menyebut, sepanjang KPK berdiri sudah ada 78 kepala daerah yang diproses hukum, dari 92 kasus korupsi.

KPK berpesan, di tahun politik ini di mana penyelenggaraan pilkada serentak akan berlangsung, prosesnya dapat dilangsungkan dengan benar.

"Kalau pilkada dijalankan dengan benar tentu akan lebih meminimalisir terjadinya korupsi nantinya," ujar Febri. (*)

Berita ini telah diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul "KPK: Kalau Biaya Politik Mahal, Kepala Daerah Berisiko Lakukan Korupsi"

Ikuti kami di
Editor: Galih Pangestu Jati
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help