Tegaskan Batas Wilayah NKRI, Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang ditelah diperbarui, Jumat (14/7/2017).

Tegaskan Batas Wilayah NKRI, Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir
Biro Informasi dan Hukum / Kemenko Bidang Kemaritiman
Pemerintah luncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditelah diperbarui 

TRIBUNWOW.COM - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang ditelah diperbarui, Jumat (14/7/2017).

Sebelum diluncurkan, peta tersebut ditanda-tangani oleh pejabat dari 21 kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, TNI-AL, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Saksi Mata Ungkap Kecelakaan Tragis yang Tewaskan Brigadir Zaenal dan Keluarganya

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno yang memimpin kegiatan tersebut menjelaskan, ada beberapa hal baru yang melatarbelakangi perlunya pembaruan ini.

“Ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku,” jelasnya.

Havas mengatakan, pembaruan ini juga terkait dengan adanya keputusan arbitrasi Filipina dan Tiongkok.

Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional, bahwa pulau kecil atau karang kecil di tengah laut, yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia, tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen.

Beredar Video Kapolres Simalungun Cekoki Warga dengan Miras, Beginilah Fakta Sesungguhnya!

Oleh karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga yang hanya diberikan batas 12 mil laut.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Wulan Kurnia Putri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About us
Help