Kasus Korupsi EKTP

Auditor Diduga Terima Suap, Begini Respons BPK!

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan, telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum salah satu auditornya kepada KPK.

Auditor Diduga Terima Suap, Begini Respons BPK!
KOMPAS.com / DANI PRABOWO
Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor menyerukan upaya pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017). 

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hendar Ristriawan menyatakan, telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum salah satu auditornya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Auditor itu sebelumnya disebut-sebut oleh Jaksa KPK karena diduga turut menerima suap pada kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP yang saat ini sedang diperkarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kita tunggu, ini kan sedang diproses hukum. Kita serahkan ke proses hukum," ujar Hendar usai Roadshow Festival Film "Kawal Harta Negara" di Museum BPK Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/3/2017).

Baca: Pelatih Luis Milla Hanya Puas 12 Menit

Hendar menegaskan, BPK akan mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku, termasuk ketika oknum tersebut menerima suap megaproyek tersebut.

"Kalau seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan BPK akan mengikuti aturan itu," kata Hendar.

Sebelumnya diberitakan, nama salah satu auditor BPK muncul saat persidangan dugaan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017) lalu.

Baca: Ngeri! Seorang Bayi Ditemukan Mengenaskan di Pinggir Tol

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menjelaskan bahwa terdakwa Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada auditor BPK dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Auditor BPK itu sendiri sejatinya bertugas memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil.

Menurut Jaksa KPK, auditor itu kemudian memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil pada 2010, setelah Sugiharto memberikan ia uang sekitar Rp 80 juta. (Kompas.com/Ika Fitriana)

Ikuti kami di
Editor: Galih Pangestu Jati
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About us
Help