Kasus Korupsi EKTP

Ketika PPP dan Demokrat Tak Setuju Hak Angket EKTP Digulirkan, Golkar Minta Kader Tetap Solid

Menurut Asrul, Komisi III DPR bisa bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat kerja, bila ingin memperdalam kasus EKTP.

Ketika PPP dan Demokrat Tak Setuju Hak Angket EKTP Digulirkan, Golkar Minta Kader Tetap Solid
Kolase / Istimewa
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menggulirkan rencana hak angket EKTP.

Hak angket tersebut untuk memberikan klarifikasi para anggota DPR yang dituduh terlibat dalam kasus korupsi proyek EKTP.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017). (KOMPAS.COM/NABILLA TASHANDRA)

Dikutip dari Tribunnews.com, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai hak angket EKTP tidak diperlukan.

"Kalau hak angket saya pribadi enggak perlu," kata Sekjen PPP Arsul Sani.

Menurut Asrul, Komisi III DPR bisa bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat kerja, bila ingin memperdalam kasus EKTP.

Dukungan untuk pasangan Ahok-Djarot
Dukungan untuk pasangan Ahok-Djarot (TRIBUNNEWS.COM/WAHYU AJI)

Baca: Tak Mau Kalah dari Persib Bandung, Persija Jakarta Siap Datangkan Pemain dari Korea Selatan

Baca: Ketika Novanto Cemberut hingga 7 Anggota DPR yang Dituduh Kasus EKTP Izin Rapat Paripurna

Baca: Bikin Heboh! Persib Ulang Tahun, Ridwan Kamil Unggah Foto Telanjang Dada

Cara lain yang bisa dilakukan yakni dengan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

"Toh kita tidak minta menghentikan. Apakah anda (KPK) punya alat bukti, kalau KPK punya ya kita tunggu," ujar Asrul.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Wulan Kurnia Putri
Editor: Wulan Kurnia Putri
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About us
Help