Home »

News

»

Jakarta

Inilah Isi Pasal 83 Yang Menjadi Dasar Pemberhentian Ahok

Terkait pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, empat fraksi di DPR sepakat menggulirkan hak angket.

Inilah Isi Pasal 83 Yang Menjadi Dasar Pemberhentian Ahok
TRIBUNNEWS/RAMDANI
Terdakwa kasus dugaan penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama kuasa hukumnya mengikuti sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/2). Dalam sidang ke-10 kasus penitasan agama tersebut Jaksa Penuntut Umum rencananya menghadirkan 4 saksi ahli 

TRIBUNWOW.COM - Terkait pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, empat fraksi di DPR sepakat menggulirkan hak angket.

Empat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggulirkan hak angket Dewan ini agar pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulis, Senin (13/2/2017).

Pengangkatan Ahok dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem menilai Pansus Angket Ahok Gate hanya dibuat-buat saja oleh Fraksi Gerindra.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Jhonny G Plate.

"Hak Angket Ahok Gate hanya mengada-ada saja," ujar Jhonny kepada Tribunnews.com, Senin (12/2/2017).

Nasdem pun menolak menandatangani Pansus Angket Ahok Gate.

"Kami menolak ide pansus ini. Jika ada yang ingin diklarifikasi DPR RI maka bisa menempuh melalui rapat kerja komisi II, Panja komisi II atau Pansus antar komisi melalui Paripurna," tambah Jhonny.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(Tribunnews.com/Nabilla Tashandra/Adiatmaputra Fajar Pratama/Tribunwow.com/Fachri Sakti Nugroho)

Ikuti kami di
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Galih Pangestu Jati
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About us
Help